MUI Haramkan Pekerjaan Buzzer Penyebar Hoax

JAKARTA – Maraknya konten negatif yang sedang mengadu domba, dan memecah belah umat di dalam bersosial media membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) turun tangan untuk memberi panduan melalui fatwa.

Baru-baru ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluatkan Fatwa Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial.

Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin berharap fatwa tersebut dapat membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran konten bohong dan mengadu domba masyarakat.

“Diharapkan (dalam bermedia sosial) isinya jangan sampai memuat berita bohong dan adu domba, dan yang sangat dirasakan sudah mengarah pada kebencian dan permusuhan. Jadi, yang dilarang oleh agama,” ujar Ma’ruf di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Senin 5 Juni 2017.

Fatwa MUI tersebut mencantumkan beberapa hal yang diharamkan bagi umat Islam dalam penggunaan media sosial.

LIMA YANG DIHARAMKAN DALAM BERMEDIA SOSIAL

Pertama, setiap Muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan melakukan gibah (membicarakan keburukan atau aib orang lain), fitnah, namimah (adu domba), dan penyebaran permusuhan.

Kedua, MUI mengharamkan aksi bullying, ujaran kebencian serta permusuhan atas dasar suku, agama, ras atau antargolongan.

Ketiga, haram bagi umat Muslim menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun memiliki tujuan baik, seperti informasi tentang kematian orang yang masih hidup.

Keempat, haram menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar’i. Haram pula menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.

Kelima, MUI juga melarang kegiatan memproduksi, menyebarkan dan-atau membuat dapat diaksesnya konten maupun informasi yang tidak benar kepada masyarakat.

Misalnya, aktivitas buzzer di media sosial yang menyediakan informasi berisi hoaks, gibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram.

“Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya,” kata Ma’ruf.

Selanjutnya, Ma’ruf Amin menyerahkan fatwa MUI tersebut ke Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dengan harapan fatwa MUI tersebut bisa diatasi konten-konten negatif di media sosial.

Menkominfo Rudiantara mengatakan akan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan MUI terkait penerapan fatwa di lapangan.

Dia berharap fatwa ini bisa dukung konten-konten negatif.

Bagikan Yuk..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here