BIN dan Intelejen Siber

PERKEMBANGAN teknologi yang amat pesat telah membuat teknik spionase, mau tidak mau, harus masuk lebih dalam dan lebih canggih.

Kemampuan cyber intelligence sebuah negara bukan saja sangat dibutuhkan karena ancaman cyberwarfare dari hari ke hari semakin besar, melainkan juga sudah menjadi pertaruhan besar sebuah bangsa.

Serangan dahsyat virus wannacry yang dicurigai bentuk canggih perang siber, misalnya, tidak mungkin dianggap remeh.

Ia harus bisa diantisipasi.

Apalagi RI sebagai negara dengan penduduk besar dan potensi SDA yang melimpah, jelas menjadi sasaran spionase asing dengan salah satu ujungnya ialah cyberwarfare.

Karena itu, kita patut menyambut gembira karena baru-baru ini Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi Budi Gunawan telah membentuk satu deputi baru, yaitu Deputi Siber.

Deputi itu diharapkan bisa menunjang kinerja BIN dalam kerja intelijen yang kini tidak cukup memadai bila hanya mengandalkan human intelligence.

Kini harus diperkuat dengan cyber intelligence.

Mau tidak mau BIN memang harus memperkuat lini cyber intelligence-nya. Tuntutan zaman mengharuskan telik sandi kita bisa menguasai dan mempunyai kemampuan siber yang mumpuni.

Memang, Presiden sudah menandatangani kelahiran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Namun, tugas cyber intelligence tetaplah di tangan BIN.

BSSN jelas tidak bermain di ranah tugas mata-mata yang mengawasi setiap potensi ancaman di Tanah Air.

Karena itulah, keberadaan Deputi Siber di BIN diharapkan bisa menjadi solusi yang akurat bagi Presiden, terutama terkait dengan deteksi dini adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari dalam dan luar negeri.

Deputi Siber berfungsi mengumpulkan informasi dari mana pun, apalagi kini hampir seluruh informasi penting dan rahasia bisa didapatkan di internet.

Karena teknologi yang semakin terkoneksi dengan dunia siber, praktis komunikasi dan informasi semuanya melalui internet.

Pada kondisi seperti itulah BIN dituntut bisa berbicara banyak, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari wilayah siber.

Informasi yang akurat mempermudah BIN melakukan profiling dan mengantisipasi ancaman.

Dalam kasus Islamic State (atau ISIS), misalnya, ada fakta bahwa beberapa anggota ISIS melakukan komunikasi lewat fitur chatting pada game Playstation 4.

Ini jelas akan menyulitkan aparat terkait untuk mengantisipasi ancaman karena komunikasi dengan sarana semakin beragam.

Dalam era perang yang lebih modern saat ini, sangat krusial mempunyai kemampuan cyber intelligence yang andal.

AS bahkan menggabungkan fungsi cyber intelligence empat matra militernya dalam satu wadah: US Cyber Command.

Kesadaran akan perubahan gaya intelijen sudah semestinya disadari BIN dengan pembentukan Deputi Siber.

Tinggal bagaimana deputi baru ini nantinya tidak hanya bisa mengumpulkan informasi dari wilayah siber, tetapi lebih dari itu mempunyai kemampuan menunjang persiapan menghadapi perang konvensional maupun cyberwarfare.

Dalam perang konvensional, misalnya, diperlukan informasi yang akurat, salah satunya bisa didapatkan dengan penetrasi ke sistem yang dimiliki lawan.

Karena itu, Deputi Siber BIN harus mempunyai kemampuan jenis itu, untuk membantu kekuatan militer kita menentukan sasaran mana saja yang bisa melumpuhkan kekuatan dan gerak lawan.

Sama halnya dengan cyberwarfare, Deputi Siber BIN harus mempunyai kemampuan membantu, melumpuhkan titik sentral dan strategis lawan.

Sekali lagi, keberadaan BSSN tidak berarti menihilkan fungsi cyber intelligence BIN. Keduanya saling melengkapi dan bekerja sama.

Dengan deputi barunya itu, BIN bisa lebih jelas berkoordinasi dengan BSSN terkait dengan wilayah tugas yang beririsan. Serta melakukan koordinasi bersama dengan lembaga keamanan siber dan intelijen terkait.

Dalam riset terakhirnya pada Juni 2017 tentang kesadaran keamanan informasi masyarakat di sembilan kota besar, Cissrec menemukan masyarakat masih enggan melakukan aksi pengamanan aset yang terkoneksi ke wilayah siber.

Padahal, mereka paham risiko besar wilayah itu.

Dalam konteks itu BIN harus melihat ada sebuah celah besar yang harus diantisipasi bersama lembaga terkait.

Saat peristiwa luar biasa oleh Ransomware Wannacry lalu, hanya 33% institusi dan masyarakat yang mengikuti anjuran Kemenkominfo untuk melakukan setting PC dan laptop Windows, sisanya 67% tidak mengikuti anjuran sama sekali.

Itu membuktikan ada masalah serius pada kesadaran keamanan siber di masyarakat di Tanah Air.

Celakanya, rendahnya kesadaran keamanan siber itu juga dialami para pejabat penting negeri ini.

Kondisi itu memperbesar kemungkinan tindak spionase asing dan pihak dalam yang ingin membuat kekacauan. Kondisi seperti itulah yang seharusnya menjadi salah satu perhatian serius Deputi Siber BIN.

Alih-alih hanya mengumpulkan dan melakukan infiltrasi informasi, Deputi Siber BIN harus ikut mengingatkan masyarakat, betapa rentannya era siber yang terkoneksi satu sama lain.

Zaman terus bergerak maju. Di sisi lain, masih banyak anggota masyarakat yang hanya mengikuti pergerakan zaman dan teknologi yang pesat itu.

Namun, tidak mau tahu tentang bagaimana me-manage risikonya.

Jangan biarkan kondisi seperti itu terus terjadi agar bangsa ini selamat dari perang yang kian asimetris, yang serangannya kerap tak terduga dan tiba-tiba. Semoga.

Penulis: Pratama Persadha Chairman lembaga riset keamanan siber Cissrec (Communication and Information System Security Research Center)

Bagikan Yuk..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here