Presiden Habibie Pernah Larang “Pribumi”, Anies Baswedan Blunder?

Anies-Sandi

JAKARTA- Dalam 22 menit pidato politik pertama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sudah berlangsung baik dan terang. Akan tetapi, pidato tersebut ternyata memiliki sedikit catatan penting dan krusial, yaitu adanya penyebutan kata “Pribumi” yang dianggap berpotensi kembali memecah masyarakat DKI Jakarta, khususnya.

Kata “Pribumi” dan “Non Pribumi” adalah kata-kata yang mengerikan di era Orde Baru. Dua kata itu seolah sengaja dimainkan, digelindingkan di tengah masyarakat, agar terpecah belah. Pribumi identik dengan warga negara yang lahir dan memiliki keturunan asli Indonesia, sedangkan non pribumi diasosiasikan dengan warga keturunan yang lahir dan tinggal lama di Indonesia.

BACA JUGA: Ini Pidato Lengkap Anies Baswedan

Saat kerusuhan tahun 1998, sering kali toko atau kios warga keturunan dituliskan kata-kata “Pribumi”, atau “Pribumi Muslim”, agar tidak menjadi serangan dan amukan sebuah kelompok tertentu yang diprovokasi melakukan penjarahan, dan perusakan.

Anies Baswedan berpidato.

Tidak ingin mengulang sejarah kelam tersebut, Presiden ketiga BJ Habibie mengeluarkan instruksi presiden No 26 tahun 1998 tentang Penghentian Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan, dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Instruksi Presiden itu ditujukan kepada jajaran menteri, pimpinan lembaga pemerintah, non departemen, pemimpin kesekretariatan negara, Gubernur, walikota dan bupati di seluruh Indonesia.

Ketua Setara Institute Hendardi dalam pernyataan sikapnya, mengaku awalnya menduga bahwa politisasi identitas agama, ras, dan golongan hanya sebatas strategi destruktif pasangan Anies Sandi untuk memenangi kontestasi Pilkada DKI Jakarta saja.

“Artinya politisasi identitas itu hanya untuk menundukkan lawan politik dan menghimpun dukungan politik lebih luas, hingga memenangi Pilkada,” katanya.

Akan tetapi, lanjutnya, setelah menyimak pidato pertama Anies di Balai Kota usai dilantik Presiden Joko Widodo, masyarakat menjadi paham bahwa visi politik Anies adalah rasisme.

“Politisasi identitas bukan hanya untuk menggapai kursi Gubernur tetapi hendak dijadikan landasan memimpin dan membangun Jakarta. Pidato yang penuh paradoks: satu sisi mengutip pernyataan Bung Karno tentang negara semua untuk semua, tapi di sisi lain menggelorakan supremasi etnisitas dengan berkali-kali menegaskan pribumi dan non pribumi sebagai diksi untuk membedakan sang pemenang dengan yang lainnya,” jelasnya.

Menurut Hendardi, pernyataan Anies bukan hanya keluar dari nalar etis seorang pemimpin provinsi melting pot yang plural, tetapi juga membangun segregasi baru atas dasar ras. Kebencian atas ras adalah mula dari suatu praktik genocida seperti di Myanmar. Genocida tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi juga dalam bentuk penegasian ras dan etnis lain dalam membangun Jakarta.

Dengan pernyataan tersebut, kata Hendardi, Anies dapat dianggap telah melanggar instruksi presiden No. 26/1998 yang melarang penggunaan istilah pri dan non pri untuk menyebut warga negara. Lain itu, Anies juga bisa didiskualifikasi karena melanggar semangat etis UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Anies Baswedan saat debat putaran pertama.

Hendardi pun menyayangkan, padahal Anies seharusnya di hari pertama kerja melakukan emotional healing atas keterbelahan warga Jakarta akibat politisasi identitas, tetapi justru mempertegas barikade sosial atas dasar ras dan etnis. Sosok pemimpin seperti ini tidak kompatibel dengan demokrasi dan Pancasila, karena mengutamakan supremasi golongan dirinya dan mengoyak kemajemukan warga.

Bagikan Yuk..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here