I Wayan Sudirta: HTI Bertujuan Menghapus Indonesia

I Wayan Sudirta dan tim kuasa hukum Kementerian Hukum dan HAM. (foto: Ist)

ORANYENEWS- Sidang gugatan Nomor 211/G/2017/PTUN.Jkt di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Perkumpulan Hizbur Tahrir Indonesia (HTI) terkait pembubarannya kepada pemerintah kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis 8 Februari 2018.

Dalam persidangan tersebut, ahli syariah yang diajukan Perkumpulan HTI Daud Rasyid Sitorus mengakui bahwa tidak mungkin sistem khilafah dilaksanakan tanpa merebut kekuasaan negara. “Khilafah itu kekuasaan, bagaimana mungkin tanpa kekuasaan khilafah dapat berdiri,” kata Daud di muka persidangan.

Pada persidangan, Daud banyak tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kuasa hukum pemerintah dengan dalih tidak sesuai keahliannya.

Salah satunya ketika kuasa hukum pemerintah Hafzan Tahir bertanya, kenapa Daud tidak menjadi anggota HTI padahal dia sepakat dengan konsep khilafah yang diusung.

Ahli lain yang diajukan Perkumpulan HTI adalah pakar sejarah Islam Moeflich Hasbullah. Menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Tri Cahya Indra Permana, Moeflich menjelaskan bahwa saat ini di dunia tidak ada lagi negara yang menganut sistem khilafah. Pengajar di Universitas Islam Negeri Gunung Jati ini juga membenarkan bahwa dalam sistem kekhalifahan nonmuslim serta kaum perempuan akan kehilangan hak untuk memilih dan dipilih menjadi pemimpin.

Kuasa Hukum Pemerintah I Wayan Sudirta mengatakan keputusan pemerintah untuk membubarkan HTI sudah tepat. Sebab, lanjut dia, khilafah yang ingin dibangun HTI dapat meniadakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Tidak boleh ada negara dalam negara, keberadaan HTI menimbulkan konsekuensi hilangnya NKRI,” kata Wayan Sudirta.

Salah satu bukti bahwa HTI ingin membubarkan Indonesia adalah upaya untuk mengganti Pancasila dan UUD 1945 dengan Rancangan Undang-Undang Islam yang ditulis dalam buku karangan Taqiyuddin An Nabhani. “Sistem khilafah yang diusung HTI juga menentang HAM (Hak Asasi Manusia) dan konsep kesetaraan gender,” ujar Kuasa Hukum Pemerintah Teguh

Bagikan Yuk..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here