Amien Rais Ulang Tahun ke-74, Ini 5 Peran Paling Penting di Politik Nasional

Amien Rais

ORANYENEWS- Siapa tak kenal dengan sosok Amien Rais? Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini banyak memiliki peran penting dalam peralihan kepemimpinan orde baru hingga reformasi. Bahkan, ada juga yang menjulukinya sebagai Bapak Reformasi. Lalu, apa saja peran Amien Rais yang paling krusial bagi bangsa ini?

Sejatinya banyak sekali peran Amien Rais sejak era orde baru hingga pascareformasi, tapi setidaknya ada 5 peran yang sangat krusial yang dilakoninya hingga mengubah arah bangsa ini.

Berikut 5 peran paling krusial Amien Rais:

1. Aksi di Silang Monas Mei 1998

Pada 20 Mei 1998 Amien Rais memiliki rencana mengumpulkan massa untuk memaksa Soeharto mundur sebagai presiden. Aksi untuk merespon Soeharto yang bersedia mundur pada pemilu tahun 2000 mendatang,  tapi karena dirasa lama, maka didesak agar dalam waktu cepat Soeharto mengundurkan diri.

Tapi aksi Amien Rais batal dilakukan karena dicegah oleh Menpangab Wiranto saat itu, bahkan kabarnya ada ancaman serius dari TNI jika aksi dilakukan.

2. Deklarasi Ciganjur

Deklarasi Ciganjur (foto: Ist)

Di era perlawanan terhadap Orde Baru, Amien Rais turut berperan bersama dengan tokoh-tokoh penting lainnya seperti Megawati, Gus Dur, dan Sultan Hamengkubuwono. Mereka berempat dianggap mahasiswa sebagai simbol mewakili masyarakat melawan kekuatan orde baru yang akan kembali setelah Soeharto lengser, maka dari itu mereka dipertemukan untuk membuat deklarasi Ciganjur.

Deklarasi Ciganjur ini dilakukan pada 10 November 1998, di saat momen Sidang Istimewa MPR pertama setelah jatuhnya Presiden Soeharto. Ada 8 poin desakan di dalam deklarasi Ciganjur yang kemudian mengubah arah bangsa ini. Berikut deklarasi Ciganjur:

1. Menghimbau kepada semua pihak agar tetap menjunjung tinggi terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa secara utuh dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dalam Negara Kebangsaan dan Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD 1945. Para pemimpin formal maupun informal haruslah konsisten dengan semangat ini.

2. Mengembalikan kedaulatan rakyat dan memberdayakan lembaga-lembaga perwakilan sebagai penjelmaan aspirasi rakyat yang mementingkan kepentingan rakyat bukan kepentingan penguasa.

3. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sebagai azas perjuangan di dalam proses pembangunan bangsa ke arah masyarakat yang adil dan sejahtera, melalui cara-cara yang demokratis. Dalam rangka itu, haruslah dilakukan desentralisasi pemerintahan, sesuai dengan kemampuan daerah, dan ditetapkan penimbangan keuangan yang adil, antara pemerintah pusat dan daerah.

4. Agar dalam pelaksanaan reformasi diletakkan dalam perspektif kepentingan generasi baru Indonesia dalam menghadapi tantangan bangsa di masa yang akan datang.

5. Segera dilaksanakannya Pemilu yang jujur dan adil yang dilaksanakan oleh pelaksana independen, di mana panitia pemilu terdiri atas peserta pemilu, dan diawasi oleh tim independen. Pemilu merupakan jalan demokratis untuk untuk mengakhiri pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Presiden BJ Habibie, sekaligus menjadi cara untuk menetapkan pemerintahan yang baru secara legitimate. Selambat-lambatnya dalam tiga bulan setelah Pemilu pada bulan Mei 1999 berlangsung, pemerintahan baru itu harus sudah terbentuk melalui SU MPR.

6. Penghapusan dwifungsi ABRI secara bertahap, paling lama 6 (enam) tahun, dari tanggal pernyataan ini dibacakan dalam rangka mewujudkan masyarakat madani.

7. Dilakukan usaha yang sungguh-sungguh dan tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk menghapus dan mengusut pelaku KKN, diawali dengan pengusutan harta kekayaan Soeharto, dan para kroninya sesuai prosedur hukum yang berlaku.

8. Mendesak seluruh Pengamanan (PAM) Swakarsa Sidang Istimewa MPR 1998 untuk segera membubarkan diri saat ini juga, dan kembali ke rumah masing-masing agar tidak memperkeruh keadaan.

3. Membentuk Poros Tengah

Pemilu 1999 perlahan merontokkan kekuatan Orde Baru. Lahir kekuatan-kekuatan politik baru, terdapat 48 partai yang mengikuti pemilu. PDIP berhasil meraup 33 persen suara, PPP 12 persen, PKB 11 persen,  PAN 7 persen. Golkar sebagai kekuatan lama berada di posisi kedua dengan 22,44 persen.

Saat Sidang MPR 1999 untuk pemilihan Presiden, Megawati menjadi calon kuat karena partainya meraup 33 persen suara, pemenang pemilu. Kekuatan lawannya adalah orde baru diwakili Golkar yang saat itu dipimpin BJ Habibie. Namun kelompok Islam kanan tidak dapat menerima kepemimpinan presiden wanita.

Akhirnya,  Amien Rais menggalang kekuatan Poros Tengah, untuk menyeimbangkan kekuatan PDIP yang cukup kuat saat itu. Gus Dur sebagai tokoh sentral Ciganjur didorong untuk bersaing ‘melawan’ Megawati. Hasilnya, Megawati kalah.

Namun, Gus Dur tidak mau terjadi perpecahan di kalangan reformis sehingga dia hanya mau jadi presiden jika Megawati wakil presidennya. Akhirnya terjadilah duet Gus Dur-Megawati sebagai kepemimpinan baru setelah orde baru.

4. Menjatuhkan Gus Dur

Gus Dur saat meninggalkan Istana Negara (foto: Ist)

Tak lama setelah menaikkan Gus Dur sebagai Presiden, Amien Rais menjadi Ketua MPR, sedangkan Ketua DPR dipegang Partai Golkar yaitu Akbar Tandjung.

Dalam menjalankan program-program reformasi, Gus Dur menemui banyak tantangan, baik dari kalangan militer atau pun kelompok sipil.

Melalui kasus Dana Yanatera Bulog dan Bantuan Sultan Brunei, parlemen mulai menyerang Gus Dur. Ternyata, pelopornya adalah Amien Rais, tokoh yang dulu mendorong Gus Dur sebagai presiden.

Menggalang kekuatan DPR (Akbar Tandjung) dengan kekuatan Golkarnya, Amien juga menggalang kekuatan TNI. Yang terakhir, Amien Rais berhasil membujuk Megawati untuk ‘melawan’ Gus Dur yang dulu tak mau jadi presiden, jika Megawati bukan wakilnya.

Alhasil, melalui sidang MPR yang tidak dihadiri Gus Dur, forum tertinggi itu berhasil menjatuhkan Gus Dur dari kursi presiden. Megawati-Hamzah Haz melanjutkan kepemimpinan selanjutnya.

5. Maju calon presiden

Banyak perubahan dilakukan setelah reformasi, salah satunya pemilihan presiden secara langsung di pemilu 2004. Saat itu, sejumlah tokoh ternama maju di dalam kontestasi tersebut. Megawati sebagai petahana maju bersama Ketua Umum PBNU (alm) KH Hasyim Muzadi.

5 calon lainnya adalah Gus Dur-Marwah Daud, Hamzah Haz-Agum Gumelar, SBY-Kalla, Wiranto-Salahudin Wahidin. Dan Amien Rais pun maju didampingi Siswono Yudo Husodo dengan nomor urut 3. Namun sayang, ternyata elaktalibitas Amien Rais dan Siswono hanya meraih 14 persen atau 7 juta suara, menempati nomor 4, kalah dari SBY-JK 33,57 persen, Mega-Hasyim 26,61 persen, Wiranto-Solahudin 22,15 persen, dan posisi terakhir ada Hamzah Haz-Agum Gumelar 3,01 persen.

Bagikan Yuk..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here