Aktivis Desak Bebaskan Dandhy Laksono, Polisi Dinilai Bungkam Kritik

JAKARTA- Penangkapan terhadap Dandhy Laksono, aktivis yang peduli terhadap Papua, mendapat reaksi keras dari kalangan aktivis hak asasi manusia. Polisi dianggap telah menggunakan pasal karet UU ITE untuk membungkam kebebasan berpendapat.

Alghiffari Aqsa menceritakan Kamis 26 September 2019 Sekitar Pukul 23.00 WIB, Dandhy Dwi Laksono, Jurnalis, Pendiri Watchdoc dan juga sutradara film Sexy Killers ditangkap Polisi dan dibawa ke Polda Metro Jaya.

Dandhy ditangkap dan telah dijadikan tersangka dengan tuduhan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 A ayat (2) UU ITE dan/Atau Pasal 14 dan Pasal 15 KUH Pidana karena alasan status/posting di media twitter mengenai Papua.

“Selama ini Dandhy kerap membela dan menyuarakan berita-berita tentang Papua. Yang dilakukan Dandhy adalah bentuk upaya memperbaiki kondisi HAM, dan demokrasi, serta merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa masyarakat dan publik luas dapat informasi yang berimbang,”katanya.

Penangkapan ini menunjukkan perilaku reaktif Kepolisian Republik Indonesia untuk Isu Papua dan sangat berbahaya bagi Perlindungan dan Kebebasan Informasi yang dijamin penuh oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

“Penangkapan ini merupakan bentuk pembungkaman bagi pegiat informasi, dan teror bagi pembela hak asasi manusia,” jelasnya.

Seperti diketahui pelanggaran HAM di Papua terus terjadi tanpa ada sanksi bagi aparat, dan media/jurnalis pun dihalang-halangi dan tak bebas menjalankan tugas jurnalis di Papua. Orang-orang yang menyuarakan informasi dari Papua seperti Dandhy justru ditangkap dan dipidanakan.

Malam ini Dandhy diperiksa dan didampingi oleh Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), LBH Jakarta, KontraS, Imparsial, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Partai Hijau Indonesia, Amnesty Internasional Indonesia, AMAR Lawfirm.

“Kami mendesak agar Penyidik Polda Metro jaya menghentikan penyidikannya dan membebaskan segera Saudara Dandhy Dwi Laksono. Kami juga mendesak agar Kepolisian menghargai Hak Asasi Manusia yang sepenuhnya dijamin konstitusi RI dan tidak reaktif serta brutal dalam menghadapi tuntutan demokrasi” tutupnya.

Bagikan Yuk..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here