5 Fakta Gugatan HTI Ditolak PTUN, No 4 Terungkap Tujuan Sebenarnya

0
207
Hizbut Tahrir Indonesia

ORANYENEWS- Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas keputusan Menkum HAM yang mencabut badan hukum HTI melalui surat keputusan nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017. Keputusan tersebut mengukuhkan bahwa pembubaran ormas HTI sah secara hukum.

Dari keputusan majelis hakim tersebut, terungkap 5 fakta di persidangan:

1. Demo Massa HTI

Ratusan massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ikut meramaikan pembacaan keputusan majelis hakim PTUN. Bahkan, mereka juga melakukan salat Dzuhur berjamaah di halaman PTUN.

2. Hakim PTUN Tolak Gugatan HTI

“Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim Tri Cahya Indra Permana membacakan putusannya di PTUN, Jakarta Timur, Senin (7/5/2018).

Keputusm tersebut berarti menegaskan bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Status Badan Hukum HTI dinyatakan tetap berlaku. 

Dalam keputusannya, majelis hakim PTUN menilai surat keputusan Kemenkumham yang mencabut status badan hukum HTI sudah sesuai dengan prosedur.

Perkara TUN dengan No.211/G/201/PTUN.JKT ini dipimpin oleh Hakim Ketua Tri Cahya Indra Permana SH MH, hakim anggota Nelvy Christin SH MH dan Roni Erry Saputro SH MH, serta panitera pengganti Kiswono SH MH.

Gugatan bernomor 211/G/2017/PTUN.JKT ini didaftarkan pada 13 Oktober 2017 lalu. HTI menggugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum.

3. Massa HTI Tetap Sujud Syukur

Meskipun majelis hakim PTUN menolak gugatan mereka, namun massa HTI tetap menggelar sujud syukur.

Awalnya massa terlihat lesu setelah mendengar keputusan majelis hakim yang menolak gugatan pihak HTI.

Namun, salah seorang orator langsung bicara menggunakan mikrofon dan membangkitkan semangat.

Pria berusia paruh baya itu mengatakan kekalahan ini adalah hal terbaik yang diberikan Allah.

Dia mengatakan HTI dizalimi negara. Ia pun meminta massa untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Allah.

Terakhir, ia meminta massa yang berkumpul untuk melakukan sujud syukur bersama.

Massa pun langsung melakukan sujud syukur selama sekitar 15 detik.

4. HTI Terbukti Ingin Dirikan Negara

Dalam keputusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menilai ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terbukti ingin mendirikan negara khilafah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Menimbang bahwa karena penggugat (HTI) sudah terbukti ingin mendirikan negara Khilafah Islamiyah di NKRI tanpa ikut pemilu dan hal tersebut sudah dalam bentuk aksi dan bukan hanya konsep atau pemikiran,” ucap Ketua Majelis Hakim Tri Cahya Indra Permana

Hakim menilai hal itu terlihat dari bukti-bukti yang ditampilkan saat persidangan berlangsung.

Salah satu bukti yang dipertimbangkan majelis hakim ialah buku ‘Struktur Negara Khilafah’ yang diterbitkan HTI pada tahun 2005.

“Menimbang bahwa buku ‘Struktur Negara Khilafah’ yang diterbitkan HTI 2005, penggugat memandang demokrasi adalah sistem kufur karena menjadikan kewenangan ada di tangan manusia bukan pada Allah. Dengan demikian, penggugat tidak menghendaki adanya pemilu,” ucapnya.

Menurut Majelis hakim, perjuangan mendirikan khilafah tanpa adanya demokrasi dan pemilu adalah hal yang bertentangan dengan Pancasila.

Aksi dan pemikiran itu sudah tidak dalam konsep nasionalisme.

“Menurut majelis hakim tindakan penggugat sudah bertentangan dengan Pancasila khususnya sila ketiga Persatuan Indonesia, yaitu rasa nasionalisme,” ujarnya.

Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai, HTI telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang tentang Ormas.

5. Tiga Alasan HTI Dibubarkan

Ada tiga alasan pemerintah membubarkan HTI. Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here