Ini Isi Berita Radar Bogor Penyebab Marahnya Kader PDI Perjuangan

0
356
Megawati Soekarnoputri

ORANYENEWS- Ratusan kader PDI Perjuangan mengamuk, marah terhadap kantor berita Radar Bogor yang dinilai menyudutkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Mereka protes atas berita berjudul “Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp112 Juta“. Ditambah foto berita headline tersebut yang menampilkan foto Megawati dan uang.

Berita yang mengutip pernyataan Amien Rais tersebut membuat kader PDI Perjuangan berang, karena dianggap telah menyerang karakter ketua umum mereka.

Berikut isi berita yang menyulut emosi warga PDI P tersebut:

Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp112 Juta

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tengah menjadi bahan olok-olok. Penyebabnya adalah gaji mereka yang setinggi langit. Untuk sang ketua Dewan Pengarahnya saja negara mesti merogoh kocek sebesar Rp112,5 juta. Entah apa yang mereka kerjakan nanti hingga berhak bergaji super tinggi.

Penghasilan bulanan Megawati Soekarnoputri dipastikan bertambah melimpah. Sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, Mega berhak mendapat Rp112,5 juta per bulan.

Gaji itu setara dengan penghasilan ketua Mahkamah Agung dan ketua Mahkamah Konstitusi. Dan, jauh lebih tinggi dari apa yang diterima Joko Widodo sebagai Presiden RI yang hanya Rp60 jutaan.

“Orang-orang yang sudah sepuh itu yang menjadi BPIP, kemudian mengejutkan hanya ongkang-ongkang, hanya tukar pikiran wah (digaji) Rp100 juta lebih,” kata pendiri PAN, Amien Rais di Aula Sarbini, Cibubur, Jakarta Timur, kemarin (29/5).

Bukan hanya Megawati yang bergaji selangit di BPIP. Menilik Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 yang diteken presiden, para anggota dewan pengarah berhak mendapat Rp100,8 juta per bulan, lalu kepala BPIP Rp76,5 juta, wakil kepala Rp63,7 juta, deputi Rp51 juta dan staf khusus Rp36,5 juta

****
Kronologis kedatangan massa PDIP

Sekira pukul 16.00 WIB ratusan massa kader PDI Perjuangan mendatangi kantor Radar Bogor. Mereka datang dengan menggunakan motor dan pengeras suara.

Saat aksi berlangsung, rapat redaksi sedang digelar yang dipimpin Pemimpin Redaksi Radar Bogor Tegar Bagja dan GM Produksi Aswan Ahmad turun. Keduanya pun langsung turun ke lokasi yang terlihat tengag memanas karena adanya aksi saling dorong antara massa dan staf media tersebut.

Radar Bogor kemudian mengajak perwakilan massa PDIP bermusyawarah di ruang rapat redaksi. Delapan orang perwakilan PDIP berdiskusi dengan pihak Radar Bogor. Mediasi sempat berlangsung alot. Meski demikian mediasi tetap terus dilanjutkan. Pihak Polresta Bogor juga ikut menemani dalam pertemuan tersebut.

Kader PDIP keberatan dengan pemberitaan Radar Bogor yang terbit pada Rabu (30/5). Halaman pertama koran itu berjudul “Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp112 juta”. Di atas judul terpampang foto tujuh pejabat negara, di antaranya Presiden Joko Widodo, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri, dan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.
Headline koran itu juga menulis “Gaji Para Petinggi Negeri (per bulan)”, salah satunya Megawati yang mendapat Rp112.548.000 dari jabatannya di BPIP. Jumlah terbesar di antara enam pejabat lainnya.

Kader dan simpatisan PDIP keberatan dengan penggunaan kata gaji dalam berita tersebut. Mereka menilai Rp112 juta bukan gaji, tapi penghasilan. Selain itu, kader PDIP  meminta redaksi Radar Bogor memberitakan bahwa Megawati belum dan tidak mau mengambil penghasilan tersebut. Hal itu untuk menegaskan bahwa fasilitas yang diberikan negara tak lantas membuat Megawati tampak serakah.

Menanggapi hal itu, pihak Radar Bogor siap mengoreksi berita sebagai ruang klarifikasi. Selain itu, redaksi juga bersedia menerbitkan berita soal Megawati belum mengambil penghasilan Rp112 juta pada Kamis (31/5).

“Kami pasti menaikkan berita itu,” katanya.

Klarifikasi dan kemauan mengoreksi beberapa hal yang diminta PDIP, menurut Tegar untuk memperbaiki kembali ketegangan hubungan dengan PDIP

Tegar mengaku pihaknya tak ada tendensi menyudutkan salah satu pihak dalam pemberitaan. Namun jika ada ketidaktepatan dalam penggunaan kata dalam berita, ada prosedur untuk mengklarifikasinya. Terkait benar atau salah dari berita tersebut, penilaiannya ada di Dewan Pers, yang diatur sesuai UU Nomor 40/1999 Tentang Pers .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here