Dipuji PKS, Rusdi Kirana Ungkap Usulan Moratorium TKW ke Malaysia

0
126

ORANYENEWS, KUALA LUMPUR- Pengurus PIP PKS Malaysia yang dipimpin Dr Usman Jakfar bersilaturahim menjumpai Dubes RI untuk Malaysia Rusdi Kirana yang didampingi Agung Sumirat selaku konselor politik di KBRI Kuala Lumpur, Kamis 5 April 2018.

Pertemuan berjalan hangat dimulai dengan perkenalan Rusdi Kirana dan hal-hal yang telah dilakukan selama menjabat sebagai Dubes di Kuala Lumpur, terutama terkait TKI Indonesia di perkebunan, pabrik dan yang menjadi pembantu rumah tangga (PRT) dan program pendirian ratusan sekolah di Sabah dan Serawak.

Dubes Rusdi Kirana juga menyampaikan bahwa dia sudah mengusulkan kepada DPR agar dilakukan moratorium untuk pengiriman PRT wanita sampai aturan yang lebih baik dan protektif dapat dikeluarkan antara kedua negara.

Satu hal yang juga menarik adalah Dubes Rusdi Kirana menutup kantin KBRI dan memberikan kesempatan para TKI yang tengah berada di penampungan KBRI untuk menjual hasil masakannya, sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan sekaligus menumbuhkan keterampilan memasak mereka.
Setelah perkenalan masing-masing pengurus PIP PKS, Usman Jakfar menyampaikan apresiasinya atas kesempatan yang diberikan oleh Dubes untuk beraudiensi. Apresiasi juga disampaikan dengan pelayanan KBRI yang semakin baik, seperti dalam hal pengurusan paspor.

Kemudian Usman secara sekilas menyampaikan kegiatan-kegiatan PIP PKS di Malaysia, termasuk di antaranya pemberdayaan TKI melalui kursus-kursus gratis.

Usman menyampaikan masukan dan aspirasi dari para kader. Yang pertama adalah masukan-masukan praktikal yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan keamanan para TKI kita, terutama empat isu PRT, yaitu kerja yang overload, gaji yang tidak dibayarkan, jaminan keamanan dan penghormatan kepada keyakinan atau agama.

“PIP PKS juga mengusulkan dibuatnya sistem pelaporan online atau dibuat satu hari bersama TKI di mana mereka bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan yang mereka miliki,” papar Usman.

Usulan lain terkait dengan deklarasi pemilu damai dan bersih yang ditanggapi positif oleh Dubes Rusdi dan mungkin akan diselenggarakan pada bulan Mei mendatang bertepatan dengan kedatangan KPU.
Usman juga menyampaikan tentang biaya-biaya yang dirasa memberatkan masyarakat seperti dalam pengurusan legalisir dan kartu keluarga. Dubes Rusdi Kirana mangatakan bahwa biaya stempel kartu keluarga itu semestinya gratis dan ia meminta laporan siapa staff KBRI yang melakukan ‘pungli’.

“Dubes Rusdi berjanji akan memulangkan atau memutus kontrak bila dijumpai stafnya melakukan hal tersebut kepada TKI ataupun pelajar,” kata Usman.

Sebagai tambahan Usman juga menyampaikan usul agar KBRI membuka kembali program pengiriman tenaga musim haji (Temus) guna membantu pelajar-pelajar yang memerlukan dana tambahan.

Di akhir pembicaraan, Dubes Rusdi menyampaikan tiga hal, diantaranya minta dilaporkan bila dijumpai kasus yang menimpa TKI, khususnya TKW. Ia juga meminta dilaporkan bila terjadi pungli oleh staff KBRI.

Terakhir, Dubes Rusdi senantiasa terbuka untuk masukan dan kritikan.
Acara ramah tamah ini ditutup dengan pertukaran cinderamata dan foto bersama. Usman Jakfar memberikan buku Platform Kebijakan PKS yang disusun oleh Majelis Pertimbangan Pusat PKS.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here