PETANI Protes Keputusan Kementan tentang Pengangkatan Dosen

0
410

ORANYENEWS- Belum lupa dalam ingatan tentang polemik masalah impor beras, saat ini Kementerian Pertanian keluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Dosen diluar prosedur penilaian dan ujian kompetensi. Suatu kebijakan dari birokrasi ini makin menjauhkan Indonesia dari cita-cita kedaulatan pangan nasional.

Ketua III Bidang Hukum dan Advokasi Kebijakan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Persaudaraan Mitra Tani Nelayan Indonesia (PETANI) Ridwan Darmawan menilai keputusan surat pengangkatan dosen itu menunjukkan pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Pertanian sebagai penggerak roda kedaulatan pangan nasional masih belum melakukan reformasi birokrasi dan revolusi mental dari aparatur sipil negara (ASN) di Kementan sendiri.

“Tentu kita masih ingat janji Menteri Pertanian (Mentan) yang akan melakukan reformasi birokrasi di kementerian yang dipimpinnya bebas korupsi, bebas kolusi dan bebas nepotisme.” kata Ridwan, di Jakarta, Rabu 31 Januari 2018.

Hal itu, lanjut Ridwan, ini menunjukkan bahwa kementerian terkait gagal mewujudkan reformasi birokrasi dan revolusi mental apa yang di cita-citakan oleh Presiden Joko Widodo.

“Salah satunya adalah perihal Surat Pengangkatan Dosen yang dikeluarkan oleh Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Calon-calon dosen tersebut adalah para pengajar di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian. Dosen-dosen tersebut harus merupakan tenaga yang berkompeten karena mereka berkewajiban untuk mendidik kaum muda untuk terjun ke dunia pertanian khususnya sektor pangan. Makanya proses seleksi dan pengangkatan dosen tersebut sangat ketat dibawah Pusat Pendidikan, BPPSDMP Kementan, dan PETANI sebagai mitra strategis pemerintah, melalui Ketua Umum PETANI sudah pernah menyampaikan ke pak Menteri, agar semua dosen di UPT-UPT Kementan harus dilampirkan hasil uji kompetensinya, agar tidak terjadi ‘kongkalikong’ dan konflik kepentingan,” ungkap Ridwan.

Ridwan menilai surat keputusan dosen untuk para tenaga pengajar di UPT-UPT Kementan yang dikeluarkan oleh Biro Kepegawaian ini sudah sesuai dengan prosedur dan melampirkan hasil uji kompetensinya atau tidak, silahkan dicek saja hasil uji kompetensinya.

“Ini salah satu sebab kenapa pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi dan revolusi mental para aparatur sipil negara. Jika dalam membuat keputusan saja tanpa transparansi hasil uji kompetensinya, malah calon-calon yang bermasalah yang diangkat tanpa melihat dan menilai dari hasil uji kompetansinya,” ungkap Ridwan.

Ridwan berpendapat, inilah kenapa Indonesia harus melakukan revolusi mental! “Pantas saja kita (Indonesia) hanya Swasembada On The Trend, wong aparatur sipil negara birokrasi kementeriannya saja masih bermental ‘kongkalikong’ kok,” tegas Ridwan.

Hak Jawab Kementerian Pertanian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here