Berikut Partai yang Menerima dan Menolak RUU Ormas

0
480
perpu ormas
Menkumham Yasonna Laoly (kanan), Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kanan), Menkominfo Rudiantara (ketiga kanan), Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali (ketiga kiri) usai rapat RUU Ormas, Jakarta, Jumat (20/10).

Keinginan pemerintah untuk memberlakukan ruu ormas menyebabkan kontroversi sesama anggota dewan. Pada rapat paripurna seputar pengesahan Perppu Ormas yang diselenggarakan pada hari Selasa (24/10/2017) lalu, yang waktu itu dipimpin oleh Ketua DPR RI Setya Novanto.

(Baca juga : Setya Novanto Tidur di Tengah Panasnya Rapat Paripurna Perppu Ormasa )

Pada rapat yang berjalan cukup alot tersebut terlihat kalau ada partai yang menerima dan menolak ruu ormas. Akhirnya, hasil rapat memutuskan untuk melakukan terhadap pengesahan Perppu Ormas sebagai undang-undang.

Keputusan tersebut diambil akibat dukungan 314 kursi dari tujuh partai yaitu PDIP, Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Hanura, PPP, dan PKB.

Namun, tiga fraksi di antaranya, yakni PPP, PKB, dan Demokrat, bersedia menerima ruu ormas tersebut dengan catatan agar Perppu tersebut segera direvisi setelah diundangkan.

“Agar pemerintah atau Dewan menggunakan hak legislasi dalam waktu sesegera mungkin untuk undang-undang ini direvisi dan dimasukan ke prolegnas (program legislasi nasional) prioritas 2018,” kata Juru Bicara Fraksi PPP Firmansyah Mardanoes dalam rapat di Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/10/2017).

Hal ini juga ditegaskan oleh Juru Bicara Fraksi PKB Yaqut Cholil Qoumas. Yaqut mengatakan bahwa fraksinya setuju untuk menerima Perppu Ormas untuk disahkan sebagai UU dalam Rapat Paripurna pada Selasa besok.

“Fraksi PKB berharap ada pembahasan soal perspektif tentang ormas. Pentingnya asas ormas terhadap Pancasila. Kemudian mekanisme pengadilan,” kata Yaqut.

Yaqut juga meminta hukuman dikurangi agar tidak seberat seperti yang tercantum dalam Perppu Ormas sekarang. Sebab, hokum yang ditetapkan di dalam Perppu Ormas yang ada saat ini bahwa seseorang bisa dipenjara seumur hidup dan paling ringan lima tahun jika terbukti menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Yaqut juga menginginkan tak perlu ada pengaturan hukuman pidana sebab hal itu telah diatur di KUHP.

Seakan tidak ingin ketinggalan, Fraksi Demokrat juga bersedia untuk menerima dengan catatan agar dilakukan revisi terhadap Perppu Ormas tersebut setelah disahkan menjadi UU.

Hal ini ditegaskan oleh Anggota Fraksi Demokrat, Fandi Utomo. Ia mengatakan kalau partainya menginginkan adanya revisi dalam dua hal, yakni dimunculkannya kembali proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas dan dilakukan pengurangan hukuman pidana yang bisa mencapai seumur hidup.

“Perbaikan itu dua saja, kira-kira berkaitan persoalan peradilan itu, dikembalikannya proses di peradilan. Kalau ini diterima perbaikan itu kira-kira banyak yang diselesaikan, check and balances, ketakutan soal demokratisasi, interpretasi tunggal soal Pancasila oleh pemerintah,” kata Fandi.

“Kedua, berkaitan dengan pidana supaya disesuaikan dengan KUHP,” lanjut dia.

Sementara itu, tiga fraksi, yakni PKS, Gerindra dan PAN dengan tegas menolak Perppu Ormas untuk disahkan sebagai UU.

“Kami fraksi PKS tidak setuju rancangan Perppu Ormas untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sikap fraksi PKS ini diambil melalui kajian matang dan pandangan dari organisasi serta dari masyarakat. Kebanyakan menyampaikan tidak setuju,” kata anggota Fraksi PKS Sutriyono dalam rapat.

“PKS menilai undang-undang No. 17 Tahun 2013 bisa dijadikan landasan hukum. Yang diperlukan revisi (undang-undang). Bukan melalui Perppu,” lanjut dia.

Sementara itu, pihak Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria mengungkapkan alasan utama fraksinya menolak Perppu Ormas dikarenakan Perppu Ormas melanggar konstitusi, melanggar UUD 1945.

Berikut Partai yang Menerima dan Menolak RUU Ormas

Partai yang Menerima dan Menolak RUU Ormas
Partai yang Menerima dan Menolak RUU Ormas

“Makanya kami meyakini Perppu Ormas ini memang ada masalah dan makanya kami menolak,” kata Riza.

Lebih lanjut Riza menyebutkan agar tidak memicu suasana yang gaduh lagi, maka Gerindra memutuskan untuk menolak Perppu tersebut tetapi setelah itu setuju kalau akhirnya direvisi.

“Memang pilihannya dua, dalam pembahasan perppu ini menerima atau menolak. Kalau Fraksi Gerindra supaya tidak menimbulkan kegaduhan, pilihannya ditolak, silakan nanti baru kita revisi. Bukan diterima lalu direvisi,” ucap Riza.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here