Setya Novanto Tidur di Tengah Panasnya Rapat Paripurna Perppu Ormas

Setya Novanto tidur.

DI TENGAH suasana yang semakin memanas dalam rapat paripurna yang diselenggarakan seputar pengesahan Perppu Ormas, Ketua DPR Setya Novanto sempat tertidur. Berdasarkan pantauan yang dilakukan di lokasi rapat, Setya Novanto yang duduk di meja pimpinan tertidur saat anggota fraksi menyampaikan pandangan atau sikap mengenai Perppu Ormas.

Sebagaimana yang telah diketahui, Ketua DPR RI Setya Novanto memimpin rapat paripurna yang membahas pengesahan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).

Setya Novanto mengantuk.

Pria yang akrab disapa Setnov itu ternyata datang terlambat yaitu sekitar pukul 12.40 WIB,  padahal rapat dimulai pukul 11.00. Sementara itu pimpinan DPR RI lainnya yakni Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan hadir tepat waktu di ruang rapat.

Dengan menggunakan kopiah dan jas hitam, Setya Novanto langsung bergabung dan duduk bersama pimpinan DPR lain yaitu Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan.

Kedatangan Setya Novanto tersebut pada saat politikus PDIP Bambang Wuryanto tengah menyampaikan sikap fraksinya soal Perppu Ormas.

Berdasarkan pantauan langsung dilapangan, diketahui kalau Setya Novanto tidak hanya sekali terlihat tertidur. Ia tertidur selama beberapa kali ketika para anggota sedang menyampaikan sikap. Namun kemudian terbangun, dikarenakan suara anggota atau karena seruan para anggota yang tengah menanggapi Perppu Ormas.

Rapat paripurna siang yang digelar siang tadi beragendakan pengambilan keputusan soal pengesahan Perppu Ormas. Di rapat tersebut, masing-masing fraksi masih membacakan sikap mereka soal Perppu Ormas.

Sebenarnya kebiasaan mengantuk Setya Novanto ini sudah diketahui oleh para petinggi DPR lainnya. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga sempat menyampaikan kalau Novanto memang sering ‘ngantukan’.

“Orang itu memang sakit. Pak Novanto itu kelihatan sakitnya itu, suka tidur dia. Berdiri aja ngantuk, apalagi duduk,” ujar politikus asal NTB itu di Gedung DPR, Rabu (4/10).

Penyebab Novanto sakit ini, lanjut Fahri, karena penyakit di hidungnya. “Saya dengar dia kan yang ngantuknya itu penyakitnya di hidungnya. Dia mau dioperasi,” imbuhnya.

Meskipun sambil terkantuk-kantuk, Setya Novanto tetap memegang kepemimpinan dalam rapat paripurna tersebut hingga akhirnya mengesahkan Perppu Ormas sebagai undang-undang disebabkan dukungan 314 kursi dari tujuh partai yaitu PDIP, Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Hanura, PPP, dan PKB.

Sementara pihak yang kontra hanya mengumpulkan 131 kursi dari PKS, Partai Gerindra, dan PAN.

Sebagian partai menolak pengesahan Perppu Ormas karena alasan tertentu.

Alasan Fraksi PKS menolak pengesahan Perppu Ormas dijelaskan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera. Mardani menjelaskan kalau perpu yang dikeluarkan pemerintah pada 12 Juli 2017 ini mengandung ambiguitas dan berpotensi menjadi pasal karet. PKS juga mempertanyakan kegentingan yang memaksa, yang mengharuskan pemerintah menerbitkan perpu ini.

Meski menolak Perpu Ormas, Partai Keadilan Sejahtera tetap akan ikut terlibat dalam pembahasan selanjutnya. Mereka mengusulkan DPR dan pemerintah mengundang para akademisi. “Serta mendatangkan pakar-pakar hukum untuk dimintai pendapatnya,” ujarnya.

Sementara itu Partai Gerindra menolak DPR dan pemerintah membahas perpu ini lebih lanjut. “Kami akan tetap konsisten menolak terhadap perpu itu karena bertentangan dengan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945, yang menjamin kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat,” Kata juru bicara Fraksi Gerindra, Azikin Solthan.

Sementara ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dengan tegas mengatakan kalau dinamika keberadaan ormas saat ini adalah ada yang secara jelas melakukan tindakan yang sifatnya hendak mengubah Pancasila sebagai landasan konstitusi. “Telah menyusun rancangan undang-undang sendiri dan menyusun strategi serta metode pembentukan suatu negara,” tuturnya. Ia juga menyebutkan kalau tindakan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan undang-undang lama karena tidak adanya aturan baku yang mengatur perbuatan ormas tersebut. “Keadaan ini yang memaksa pemerintah harus mengatur dengan cepat agar tidak terjadi kekosongan hukum,” katanya.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here