Profil: Prabowo Subianto, Sang Jenderal Petarung

4
1166
Prabowo Subianto
Prabowo Subianto

Profil Prabowo Subianto – BARU-baru ini Prabowo Subianto kembali disorot. Dalam sebuah aksi Bela Rohingya yang berpusat di Bundaran Bank Indonesia, Ketua Umum Partai Gerindra itu menyindir aksi Presiden Joko Widodo yang mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Rohingya.

“Percaya sama saya, kalau kita kuat pasti kaum Rohingya dapat kita bantu. Kalau pun kita sekarang kirim-kirim bantuan, saya nilai itu pencitraan saja. Bahkan kadang bantuan pun tak sampai,” kata Prabowo di depan ribuan peserta aksi bela Rohingya. Pernyataan ini mendapat kritik, utamanya pendukung Presiden Joko Widodo.

Prabowo Subianto di aksi bela Rohingya. (foto Ist)

Tapi tentu, pernyataan ini sulit dilepaskan dengan konteks pertarungan politik menuju Pemilu Presiden yang tak sampai dua tahun lagi akan berlangsung, April 2019. Walaupun selisih popularitas antara Joko Widodo dengan Prabowo tidak sedikit, tapi mantan Danjen Kopassus itu adalah orang kedua terpopuler setelah Joko Widodo, dibandingkan tokoh-tokoh nasional lainnya yang saat ini tengah beredar.

Kehidupan Prabowo Subianto memang tidak pernah lepas dari sejarah pertarungan. Dari sejak di dalam dunia militer, hingga saat ini di dalam dunia politik.

Kehidupan Pribadi Prabowo Subianto

Prabowo Subianto, lahir di Jakarta 17 Oktober 1951, 65 tahun silam. Garis keluarga Prabowo merupakan keluarga pejuang dan berada di pusat pemerintahan. Ayahnya adalah seorang professor ekonomi Indonesia, Begawan ekonomi, dan pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia ke-8 di era Presiden Soekarno, Soemitro Djoyohadikusumo. Kakeknya adalah Raden Mas Margono Djojohadikusumo, anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), pendiri Bank Negara Indonesia, dan Ketua DPA Pertama.

Prabowo kecil bersama sang kakek (foto: Ist)

Kakek Prabowo adalah cucu buyut dari Raden Tumenggung Banyakwide atau lebih dikenal dengan sebutan Panglima Banyakwide. Dia adalah pengikut setia dari Pangeran Diponegoro.

Dua pamannya, adalah juga tentara pejuang yang gugur dalam pertempuran Lengkong, yaitu Kapten Anumerta Soebianto Djojohadikusumo, dan Taruna Soejono Djojohadikusumo. Untuk mengenang mereka, Soemitro memasukkan nama keduanya ke dalam kedua anaknya, yaitu Prabowo Subianto dan Hashim Sujono.

Ibunya adalah Dora Marie Sigar, dikenal sebagai pemain Bridge (permainan kartu yang mengandalkan baik kemampuan bermain maupun keuntungan) dan juga pernah aktif sebagai pengurus Persatuan Bridge Indonesia.

Prabowo kecil banyak menghabiskan masa kecilnya di luar negeri. Hanya dalam kurun waktu 3 tahun ia menyelesaikan pendidikan dasar nya di Victoria Institution, Kuala Lumpur, Sekolah Menengah di Zurich International School, Zurich, pada tahun 1963-1964, dan ia termasuk sebagai salah satu pelajar terbaik SMA di American School, London pada kurun waktu 1964-1967, dan atas pretasinya ini Prabowo pernah mendapatkan tawaran kuliah di GWU (George Washington University) melalui secarik surat resmi bertanggal 26 Maret 1968, namun dia menolak tawaran tersebut karena lebih tertarik mengikuti pendidikan Akademi Militer dan akhirnya masuk Akademi Militer Nasional, Magelang pada tahun 1970.

Prabowo tertarik di dunia militer karena pengaruh pamannya, Kapten Anumerta Soebianto Djojohadikusumo, dalam sebuah memoar, Prabowo pernah berujar, “Ayah berikan saya nama Subianto. Seorang pejuang. Saya juga ingin menjadi seorang pejuang. Saya ingin membela negara saya. Jika perlu, darah saya untuk merah putih.”

Tahun 1993, Prabowo menikahi puteri keempat mantan Presiden Soeharto. Dan dari hasil pernikahan tersebut mereka dikaruniai seorang putra  bernama Ragowo “Didiet” Hediprasetyo, yang tumbuh besar di Boston, AS, dan sekarang berprofesi sebagai desainer di Paris, Prancis. Tapi, sayang biduk rumah tangganya retak di tahun 1998, sesaat setelah Soeharto lengser. Keluarga Cendana saat itu kabarnya ‘marah’ kepada Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Danjen Kopassus, karena dianggap membiarkan mahasiswa masuk menduduki Gedung DPR, yang menjadi puncak turunnya Soeharto setelah berkuasa selama 32 tahun.

Keluarga besar Soemitro bersama Titiek Soeharto (foto Ist)

Karir Militer Prabowo Subianto

Prabowo Subianto mengikuti pendidikan militer tahun 1970, dan lulus tahun 1975, setahun di bawah mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyoni, yang lulus di tahun 1974.

Karir Prabowo banyak dijalani saat memberantas pemberontakan Fretilin di Timor-Timor. Di usia 26 tahun, dia menjabat sebagai Komandan Pleton Grup I Para Komando Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha) sebagai bagian dari operasi Tim Nanggala di Timor Timur.

Pasukannya pernah menewaskan Wakil Ketua Fretilin yang juga Perdana Menteri pertama Timor-Timor Nicolau Lobato, dalam pertempuran di lembag Mindelo, Desember 1978. Dia juga berhasil menangkap Xanana Gusmao tahun 1992, setelah menyadap komunikasi telepon Ramos Horta.

Keberhasilannya itu mengangkatnya sebagai Wakil Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Teror (Gultor) Kopassus. Dia pernah menjabat sebagai Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara setelah menyelesaikan pelatihan Special Forces Officer Course. Ia menjabat sebagai Komandan Komando Pasukan Khusus pada 1995, dan setahun kemudian ia menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus.

Prabowo bersama pasukan Kopassus. (foto: Ist)

Penyelamatan Mapenduma

Danjen Kopassus Prabowo Subianto memimpin operasi pembebasan sandera Mapenduma. Sekitar 10 nyawa dari 12 peneliti Ekspedisi Lorentz ’95 berhasil diselamatan dari sekapan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Lima orang yang disandera adalah peneliti biologi asal Indonesia serta 7 orang lainya adalah peneliti asing yang berasal dari Inggris.

Pada bulan April 1997, Tim Nasional Indonesia yang terdiri dari anggota Kopassus, Wanadri, FPTI dan Mapala UI ini berhasil mengibarkan bendera merah putih di puncak Everest. Ekspedisi ini diprakarsai oleh Mayjen Prabowo selaku Danjen Kopassus.

PERISTIWA 1998

Pangkostrad Prabowo dimintai pertolongan oleh Pangdam Kodam Jaya untuk mengamankan Jakarta yang berada dalam suasana kacau untuk mengamankan sejumlah bangunan penting, khususnya rumah dinas Wakil Presiden saat itu, B.J Habibie di Kuningan.

Prabowo Subianto

Ia juga mengambil beberapa langkah penting yang menentukan arah reformasi pada waktu itu. Antara lain ia berhasil membujuk Amien Rais untuk membatalkan rencana doa bersama di Monas. Ia juga bertanya kepada Habibie mengenai kesiapannya jika sewaktu-waktu Soeharto turun, apakah siap menjadi Presiden, yang memberi sinyal kepada Habibie untuk bersiap menggantikan Soeharto, meskipun tindakanya ini menimbulkan kontroversi.

14 Mei 1998, Prabowo berinisiatif mengadakan silaturahmi dengan beberapa tokoh reformis seperti Adnan Buyung Nasution, Setiawan Djodi, Rendra, Bambang Widjajanto, dan lain-lain. Ia juga sempat didesak untuk meniru langkah Soeharto pada tahun 1965, namun secara tegas ditolaknya karena merasa bahwa masih berada di bagian bawah jenjang protokoler kepemimpinan dalam masa genting, berbeda dengan peran Suharto waktu itu yang memungkinkan untuk mengambil kendali karena kosongnya kepemimpinan TNI selama hilangnya para jendral. Selain itu, ia menyatakan tidak ingin kudeta terjadi karena hanya akan menimbulkan kudeta-kudeta lainnya.

JABATAN MILITER

1976                       Komandan Peleton Para Komando Group-1 Kopassandha

1977                       Komandan Kompi Para Komando Group-1 Kopassandha

1983-1985            Wakil Komandan Detasemen–81 Kopassus

1985-1987            Wakil Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad

1987-1991            Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad

1991-1993            Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kostrad

1993-1994              Komandan Group-3/Pusat Pendidikan Pasukan Khusus

1994                        Wakil Komandan Komando Pasukan Khusus

1995-1996              Komandan Komando Pasukan Khusus

1996-1998              Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus

1998                        Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat

1998                       Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI

Akhir Karir Militer Prabowo Subianto

Tahun 1998 merupakan puncak sekaligus akhir karir militer Prabowo Subianto. Ia diberhentikan sebagai Pangkostrad oleh Presiden Habibie setelah Habibie diangkat menjadi Presiden menggantikan Soeharto yang lengser. Pemecatan ini beralasan karena Prabowo dianggap menggerakan pasukan Kostrad dari berbagai wilayah menuju Jakarta diluar komando resmi dari Wiranto yang menjabat sebagai Panglima TNI saat itu.

Momen Prabowo dipecat. (foto: Ist)

Jabatan Prabowo kemudian digantikan oleh Johnny Lumintang yang menjabat hanya lebih kurang 17 jam, yang kemudian digantikan Djamari Chaniago. Prabowo sempat bertemu dengan Presiden Habibie dan terjadi perdebatan sengit sebelum akhirnya Prabowo menempati posisi baru sebagai Komandan Sekolah Staf Komando (Dansesko) ABRI menggantikan Letjen Arie J Kumaat.

KONTROVERSI DAN PENCULIKAN AKTIVIS

Pada tahun 1983, kala itu masih berpangkat Kapten, Prabowo diduga pernah mencoba melakukan upaya penculikan sejumlah petinggi militer, termasuk Jendral LB Moerdani, namun upaya ini kabarnya digagalkan oleh Mayor Luhut Panjaitan, Komandan Den 81/Antiteror. Prabowo sendiri adalah wakil Luhut saat itu.

Pada tahun 1990-an, Prabowo diduga terkait dengan sejumlah kasus pelanggaran HAM di Timor Timur. Pada tahun 1995, ia diduga menggerakkan pasukan ilegal yang melancarkan aksi teror ke warga sipil. Peristiwa ini membuat Prabowo nyaris baku hantam dengan Komandan Korem Timor Timur saat itu, Kolonel Inf Kiki Syahnakri, di kantor Pangdam IX Udayana. Sejumlah lembaga internasional menuntut agar kasus ini dituntaskan. Menurut pakar hukum Adnan Buyung Nasution, kasus ini belum selesai secara hukum karena belum pernah diadakan pemeriksaan menurut hukum pidana.

Pada tahun 1997, Prabowo diduga mendalangi penculikan dan penghilangan paksa terhadap sejumlah aktivis pro-Reformasi. Setidaknya 13 orang, termasuk seniman ‘Teater Rakyat’ Widji Thukul, aktivis Herman Hendrawan, dan Petrus Bima hilang dan belum ditemukan hingga sekarang. Mereka diyakini sudah meninggal. Prabowo sendiri mengakui memerintahkan Tim Mawar untuk melakukan penculikan kepada sembilan orang aktivis, diantaranya Haryanto Taslam, Desmond J Mahesa dan Pius Lustrilanang.

Namun demikian, Prabowo belum diadili atas kasus tersebut walau sebagian anggota Tim Mawar sudah dijebloskan ke penjara. Sebagian korban dan keluarga korban penculikan 1998 juga belum memaafkan Prabowo dan masih terus melanjutkan upaya hukum. Sebagian berupaya menuntut keadilan dengan mengadakan aksi ‘diam hitam kamisan’, aksi demonstrasi diam di depan Istana Negara setiap hari Kamis.

Prabowo juga diduga mendalangi Kerusuhan Mei 1998 berdasar temuan Tim Gabungan Pencari Fakta. Dugaan motifnya adalah untuk mendiskreditkan rivalnya Pangab Wiranto, untuk menyerang etnis minoritas, dan untuk mendapat simpati dan wewenang lebih dari Soeharto bila kelak ia mampu memadamkan kerusuhan.

Juga pada Mei 1998, menurut kesaksian Presiden Habibie dan purnawirawan Sintong Panjaitan, Prabowo melakukan insubordinasi dan berupaya menggerakkan tentara ke Jakarta dan sekitar kediaman Habibie untuk kudeta. Karena insubordinasi tersebut ia diberhentikan dari posisinya sebagai Panglima Kostrad oleh Wiranto atas instruksi Habibie.

Masalah utama dari kesaksian Habibie ialah bahwa sebenarnya, pasukan-pasukan yang mengawal rumahnya adalah atas perintah Wiranto, bukan Prabowo. Pada briefing komando tanggal 14 Mei 1998, panglima ABRI mengarahkan Kopassus mengawal rumah-rumah presiden dan wakil presiden. Perintah-perintah ini diperkuat secara tertulis pada tanggal 17 Mei 1998 kepada komandan-komandan senior, termasuk Sjafrie Sjamsoeddin, Pangdam Jaya pada waktu itu.

Prabowo yakin ia bisa saja melancarkan kudeta pada hari-hari kerusuhan di bulan Mei itu. Tetapi yang penting baginya ia tidak melakukannya. “Keputusan memecat saya adalah sah,” katanya. “Saya tahu, banyak di antara prajurit saya akan melakukan apa yang saya perintahkan. Tetapi saya tidak mau mereka mati berjuang demi jabatan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya menempatkan kebaikan bagi negeri saya dan rakyat di atas posisi saya sendiri. Saya adalah seorang prajurit yang setia. Setia kepada negara, setia kepada republik”.

Karier Bisnis

Setelah meninggalkan karier militernya, Prabowo mengikuti jejak sang adik, Hashim Djojohadikusumo menjadi pengusaha.

Prabowo memiliki dan memimpin dua puluh tujuh perusahaan di Indonesia dan di luar negeri. Ia adalah Presiden dan CEO PT Tidar Kerinci Agung yang bergerak dalam bidang produksi minyak kelapa sawit, lalu PT Nusantara Energy yang bergerak dalam bidang migas, pertambangan, pertanian, kehutanan dan pulp, juga PT Jaladri Nusantara yang bergerak di bidang perikanan.

Kariernya sebagai pengusaha dimulai dengan membeli Kiani Kertas, perusahaan pengolahan kertas yang berlokasi di Kaltim.  Nama Kiani Kertas kemudian diganti menjadi Kertas Nusantara, kelompok perusahaan Nusantara Group milik Prabowo menguasai 17 perusahaan di dalam maupun luar negeri. Prabowo juga memiliki perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan, tambang, kelapa sawit dan batu bara.

Pada Pilpres 2009 ia adalah cawapres terkaya dengan total asset mencapai 1,5 triliun dan US$ 7,5 juta, serta memiliki kuda-kuda istimewa yang harga per ekor ada yang mencapai 3 milyar rupiah.

Pada tahun 2011 Namun, pada tahun 2011, dilaporkan bahwa PT Kertas Nusantara memiliki 161 kreditor, yang terdiri terdiri dari 136 kreditor konkuren, 18 kreditor istimewa, dan 7 kreditor separatis. Berdasarkan verifikasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, total utang Kertas Nusantara pada saat itu mencapai Rp 14,31 triliun. Bahkan pada tanggal 9 Juni 2011, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memerintahkan kepada PT Kertas Nusantara agar membayar utang sebesar Rp 142 miliar kepada PT Multi Alphabet sebagai salah satu kreditor dalam waktu 45 hari, dan bila tidak Kertas Nusantara terancam dinyatakan bangkrut. Namun, pada tanggal 21 Juli 2011, PT Kertas Nusantara selamat dari ancaman kebangkrutan setelah 89% kreditor setuju untuk memberikan perpanjangan masa pembayaran utang

Pada tanggal 20 Januari 2014, Tempo melansir pernyataan dari Ketua SP Kahutindo PT Kertas Nusantara, Indra Alam, bahwa PT Kertas Nusantara kembali diterpa masalah karena sekitar 600 karyawan PT Kertas Nusantara di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berunjuk rasa menuntut gaji yang belum dibayarkan selama lima bulan. Tempo juga memberitakan bahwa buruh mengancam tidak akan memilih Prabowo dan menggelar aksi di Bundaran HI.  Namun berita ini kemudian dibantah sendiri oleh Indra Alam sebagai pemberitaan palsu. Ia merasa tidak pernah menyatakan bahwa ia mengajak buruh untuk berdemonstrasi di Bundaran HI dan memboikot Prabowo dalam pemilu. Terkait ancaman ini, manajemen PT Kertas Nusantara juga mengkonfirmasi bahwa masalah utang gaji telah diselesaikan sejak Maret 2014. Direktur PT Kertas Nusantara Winston Pola pernah menyatakan meminta maaf dan menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh kesulitan keuangan karena pabrik yang tidak beroperasi dengan kapasitas penuh pada pertengahan tahun 2013.

Kiprah Prabowo di Berbagai Organisasi Non-Pemerintah

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)

HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) adalah sebuah organisasi sosial di Indonesia yang berskala nasional. Didirikan pada 27 April 1973 di Jakarta melalui penyatuan empat belas organisasi penghasil pertanian utama.

Pada tanggal 5 Desember 2004, Prabowo terpilih sebagai ketua umum HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) mengalahkan Setiawan Jodi dan Ja’far Hafsah[27][28]. Pada saat Musyawarah Nasional (Munas) HKTI ke-7, Prabowo Subianto kembali terpilih sebagai Ketua Umum 2010-2015 secara aklamasi. 32 dari 33 DPD menerima laporan pertanggungjawaban Prabowo dan meminta agar Prabowo kembali memimpin HKTI.

Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI)

APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) adalah organisasi independen yang memperjuangkan hak dan kesejahteraan pedagang pasar Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 2008, Munas APPSI secara aklamasi memilih Prabowo sebagai ketua umum APPSI untuk periode 2008-2013. Prabowo terpilih setelah mendapat dukungan dari 29 DPW tingkat provinsi dan 199 DPD tingkat kabupaten.

Selaku Ketua Umum APPSI, Prabowo kerap menyuarakan agar Pemerintah membatasi hipermarket dengan mengatur jaraknya agar tidak merugikan pedagang kecil. “Selama ini pedagang pasar tradisional selalu dianaktirikan sehingga ketika pasar modern didirikan para pemilik modal pedagang pasar harus rela dibubarkan karena ada pembongkaran” cetus Prabowo.

Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)

Prabowo membuka turnamen pencak silat SEA Games 2011 di Padepokan Silat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.

Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) adalah organisasi nasional Indonesia yang membawahi kegiatan Pencak silat secara resmi , antara lain menyelenggarakan pertandingan, membakukan peraturan dan lain-lain.

Prabowo pertama kali terpilih menjadi Ketua Umum PB IPSI tahun 2004. Pada Munas PB IPSI di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, tanggal 27 Februari 2012, Prabowo terpilih untuk ketiga kalinya sebagai Ketua Umum PB IPSI . Pada SEA Games 2011 di Jakarta, cabang olah raga pencak silat berhasil mendapatkan juara umum dengan menyabet 9 dari 18 nomor yang dipertandingkan.

Karier Politik Prabowo Subianto

Pemilu 2004

Dalam kancah politik, Prabowo mengawali karier politiknya bersama Partai Golkar. Pada 2004, dia mencalonkan diri sebagai capres dari Golkar, lewat Konvesi Capres Golkar 2004. Pada konvensi ini, beberapa pentolan Golkar ikut serta. Seperti Wiranto, Akbar Tandjung, Surya Paloh, Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto.

Karena pada tahap pertama tidak ada satu calon yang meraih suara 50 persen lebih, maka dilakukanlah konvensi tahap kedua dengan meloloskan Wiranto dan Akbar Tandjung. Sementara itu, tiga calon lainnya tersingkir pada tahap pertama, termasuk Prabowo.

Konvensi Golkar (foto: Ist)

Tenggelam dalam partai berlambang pohon beringin ini, Prabowo memilih keluar dari Golkar. Posisi terakhirnya sebagai Anggota Dewan Penasihat Partai Golkar. Kemudian dia menjadi pengusaha.

Pendirian Partai Gerindra dan Pilpres 2009

Prabowo kembali aktif di politik dengan mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bersama adiknya Hashim Djojohadikusumo, mantan aktivis mahasiswa Fadli Zon, dan mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Bidang Penggalangan Muchdi Purwoprandjono serta sederetan nama lainnya pada tanggal 6 Februari 2008. Nama Gerindra muncul, diciptakan oleh Hashim sendiri. Sedangkan lambang kepala burung garuda digagas oleh Prabowo Subianto. Ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Partai tersebut meraih 4.646.406 suara (4,46 %) dan menempatkan 26 orang wakilnya di DPR RI pada Pemilu legislatif Indonesia tahun 2009. Lewat kendaraan politiknya itu, Prabowo mencalonkan diri sebagai wapres mendampingi Capres Megawati Soekarnoputri di Pilpres 2009.

Namun tak sesuai yang diharapkan, pasangan ini tak berhasil menang di Pilpres 2009 dan hanya meraih sekitar 26,79 persen.

Pemilu 2014

Pada Pilpres 2014 ini, Prabowo kembali maju dan berpasangan dengan Hatta Rajasa. Dalam pertarungan Pilpres 2014, Prabowo memiliki gaya unik yang bisa diingat dengan mudah. Dia selalu mengenakan baju safari warna krem, dengan kedua kantong saku di kedua sisi dadanya.

Ciri khas ini membuat kita teringat dengan sosok dan gaya Presiden Soekarno. Gaya pakaian Prabowo ini, rupanya menginspirasi Hatta untuk mengenakan gaya yang sama dengan Prabowo.

Prabowo-Hatta (foto:Ist)

Pasangan ini didukung oleh Partai Gerindra sebagai poros utama, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, dan Partai Bulan Bintang (PBB). Koalisi ini dinamakan Koalisi Merah Putih.

Setelah pemungutan suara di Pilpres 9 Juli 2014, Joko Widodo atau Jokowi mengklaim kemenangannya berdasarkan hitung cepat suara dari beberapa wilayah. Banyak lembaga survei independen yang mengunggulkan Jokowi (52-53% suara versus 46-48% suara untuk Prabowo). Prabowo juga mengklaim kemenangannya sambil mengutip lembaga survei lain.

Menjelang pengumuman hasil resmi oleh Komisi Pemilihan Umum, Prabowo meminta KPU menunda pengumumannya selama dua minggu agar partainya bisa memeriksa dugaan manipulasi proses pemungutan suara. Permintaan ini ditolak oleh KPU. Kubu Prabowo juga menuntut diadakannya pemungutan suara ulang di sejumlah wilayah.

Namun demikian, beberapa pendukung Prabowo mengucapkan selamat kepada Jokowi atas pemilihannya. Politikus PAN, Hanafi Rais, tiga hari sebelum hasil resmi diumumkan, mengirimkan sebuah pernyataan pers yang isinya, “Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang akan memegang tampuk kepemimpinan nasional dalam waktu 5 tahun mendatang”. Pada hari yang sama, ketua tim kampanye Prabowo, Mahfud M.D., mengembalikan mandatnya kepada Prabowo dan menyatakan bahwa pemilihan umum sudah berakhir.

Pada tanggal 22 Juli 2014, hari pengumuman hasil resmi oleh KPU, Prabowo menyatakan menarik diri dari proses pemilihan umum setelah sebelumnya menegaskan kemenangannya sejak hasil hitung cepat dirilis. Ia mengatakan bahwa rakyat Indonesia “[kehilangan] hak-hak demokrasi” karena “telah terjadi kecurangan masif dan sistematis”, dan menyatakan bahwa ia dan Hatta “menggunakan hak konstitusional kami yaitu menolak pelaksanaan pilpres 2014 yang cacat hukum”. Pidatonya yang disiarkan langsung berimplikasi bahwa ia akan menggugat KPU ke Mahkamah Konstitusi.

MENUJU PILPRES 2019

Pertarungan 2014 tampaknya belum selesai. Tampaknya Prabowo Subianto mencoba merawat Koalisi Merah Putih menuju 2019, pasalnya walaupun kalah di Pilpres 2014, Koalisi Merah Putih yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PPP, PAN, PKS, PBB, dan Demokrat yang telah menandatangai koalisi permanen itu sebenarnya menguasai parlemen sebanyak 63 persen atau 353 kursi, dibandingkan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mendukung Presiden Joko Widodo.

Koalisi Merah Putih (foto: Ist)

Tapi sayangnya, perubahan politik tidak sesuai harapan. Satu persatu partai pendukung rontok, dimulai dari Ketua Umum PPP Suryadharma Ali saat itu yang ditahan KPK karena tersandung korupsi di Kementerian Agama. PPP pun terpecah, antara kubu Djan Faridz yang mendukung Prabowo dan Romahurmuziy yang mendukung Joko Widodo. Walaupun Djan Faridz pada akhirnya mencoba mendekati kubu Presiden Jokowi dengan mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada DKI Jakarta, tapi pada akhirnya SK kepemimpinan PPP dimenangkan Romahurmuziy selepas Ahok kalah di Pilkada DKI.

Golkar pun serupa tapi tak sama, Partai yang kerap disebut tak bisa jauh dari kekuasaan itu pun juga rontok. Setelah Aburizal Bakrie digantikan Setya Novanto, politik Golkar berubah arah, dengan ‘pagi-pagi buta’ menyatakan dukungan kepada Joko Widodo sebagai Presiden di Pilpres 2019.

PAN tak mau ketinggalan. Setelah Hatta Rajasa diganti Zulkifli Hasan yang juga menduduki Ketua MPR RI, politik PAN juga berubah mendukung Presiden Joko Widodo. Hal ini tak lepas dari peran Soetrisno Bachir, mantan Ketua Umum PAN yang tidak mendukung Prabowo-Hatta dan mendukung Jokowi-Kalla pada Pilpres 2014 lalu.

Di kongres PAN 2015, Soetrisno Bachir secara aklamasi menjadi Ketua MPP PAN menggantikan Amien Rais.

Peralihan dukungan dari Golkar dan PAN pun mendapatkan ganjaran, pada reshuffle kabinet pertama, dua kader Hanura keluar kabinet, Saleh Husin dari Kementerian Perindustrian dan MenPAN RB Yuddy Chrisnandi, tapi Hanura mendapatkan Menko Polhukam yang diisi oleh Wiranto, eks Ketua Umum Hanura.

Dua kursi Hanura itu diisi oleh Airlangga Hartarto dari Golkar yang mengisi Menteri Perindustrian dan Asman Abnur yang mengiri kursi MenPAN RB.  Soetrisno Bachir sendiri mengisi posisi sebagai Ketua KEIN (Ketua Ekonomi dan Industri Nasional)

Alhasil, kini Koalisi Merah Putih hanya diisi Partai Gerindra dan PKS, PBB tidak mencukupi kursi di DPR dan Demokrat memilih posisi berbeda, walaupun juga tidak mendukung Presiden Joko Widodo secara langsung.

Amien Rais di aksi Rohingya (foto: Ist)

Tapi PAN tampaknya masih mendua. Mantan Ketua MPP PAN, Amien Rais beberapa kali mengkiritik Presiden Joko Widodo. Dari menghadiri aksi 212, hingga terakhir aksi Bela Rohingya. Bersama Prabowo, Amien Rais juga menyebut bantuan pemerintah untuk Rohingya hanya sedikit dan upaya pencitraan belaka.

“Kalau ada di ujung Afrika mungkin tidak mendesak. Sepertinya Jokowi cuma sedikit dan mungkin hanya pencitraan saja,” kata Amien.

Referensi :

  1. wikipedia.org/wiki/Prabowo_Subianto
  2. http://ditpolkom.bappenas.go.id/?page=news&id=331
  3. http://sosok.kompasiana.com/2013/11/22/prabowo-subianto-nasionalis-sejati-612046.html
  4. http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra
  5. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170916145319-20-242182/amien-rais-sebut-jokowi-hanya-pencitraan-bantu-rohingya/

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here