Problematika Mandatory Jaminan Halal

Problematika Sertifikasi Produk halal
Ilustrasi gambar Logo halal pada kemasan produk

Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) efektif berlaku pada tanggal 17 Oktober 2019.

Kewajiban yang hingga kini mengundang ramainya komentar bernada miring di media sosial saluran pandangan masyarakat, seperti apakah dengan kewajiban UU JPH ini maka seluruh rumah makan padang, warung tegal, pedagang gorengan, dan sebagainya

yang beredar di seluruh Indonesia wajib bersertifikat halal? Penulis juga kerap menemukan komentar miring lain terkait adanya barang-barang non makanan dan minuman yang bersertifikat halal seperti kerudung bersertifikat halal.

Bagaimanapun komentar warga net di era kini dapat berpengaruh pada sukses tidaknya amanah implementasi UU JPH yang telah disahkan dengan tujuan melindungi masyarakat muslim dan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Pandangan negatif dari masyarakat, meskipun banyak juga yang beri apresiasi positif pada kewajiban sertifikat halal, menunjukkan bahwa UU JPH beserta peraturan perundang-undangan terkait sebagai pelaksananya memang belum tersosialisasikan dengan memadai.

Apalagi wacana sertifikasi halal ini juga dibumbui dinamika yang terjadi antara kementerian dan lembaga pemerintah dengan Majelis Ulama Indonesia serta Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI mengenai kewenangan pelaksanaan sertifikasi halal, pembagian tanggungjawab terkait infrastruktur halal termasuk pembagian peran dalam implementasi JPH yang terkait dengan pihak luar negeri.

Jika dikaji secara seksama UU JPH beserta peraturan pelaksana yang telah disahkan, maka dapat diperoleh beberapa catatan yang perlu diperhatikan terkait kewajiban UU JPH ini.

Pertama, arus utama diseminasi materi UU JPH memang kerap menyampaikan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pengertian ‘produk yang masuk’, mengarah ke produk luar negeri yang masuk ke Indonesia,

baik yang sudah bersertifikat halal dari lembaga halal luar negeri yang harus melewati proses pengakuan oleh pemerintah berupa perjanjian keberterimaan sertifikat halal yang berlaku timbal balik, maupun produk yang dari negara asalnya belum memiliki sertifikat halal.

Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2019 telah memberi batasan mengenai produk yang wajib bersertifikat halal hanya pada empat jenis barang yaitu makanan, minuman, obat, dan kosmetik.

Kewajiban sertifikat halal juga dibebankan pada produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik, serta jasa berupa layanan usaha penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian, yang hanya jika terkait dengan empat jenis barang di atas.

Batasan lain yang telah diberikan pemerintah untuk kewajiban sertifikat halal yaitu hanya kepada barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat, yang barang tersebut yang berasal dari dan atau mengandung unsur hewan.

Karena itu adanya jilbab atau pakaian yang jelas menggunakan bahan polimer atau katun tentu seharusnya tidak terbeban kewajiban halal. Batasan jenis barang lain yang diwajibkan halal oleh pemerintah seperti

penutup kepala, aksesoris, perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga; perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, kemasan makanan dan minuman, dan alat tulis dan perlengkapan kantor, alat kesehatan, tentu seharusnya juga tidak memerlukan sertifikasi halal sejauh tidak berasal dan atau mengandung unsur hewan, yang pembuktiannya cukup secara pengamatan fisik atau informasi secukupnya mengenai material atau bahan pada barang-barang tersebut.

Sertifikat Makanan halal
Sertifikat Makanan halal

Jika sertifikat halal tetap diraih oleh produsen pakaian atau barang gunaan lain, mungkin dapat dianggap sebagai bagian dari upaya produsen pada aspek pemasaran, dan bukan berasal dari aspek kewajiban hukum.

Mengenai kewajiban hukum, umum norma kewajiban dalam undang-undang selalui disertai dengan adanya sanksi yang mengancam dan memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang melanggarnya.

Secara umum UU JPH memberikan sanksi pada pelaku usaha yang melanggar norma-norma pada undang-undang tersebut berupa sanksi peringatan lisan, peringatan tertulis, atau denda administratif.

Pencabutan sertifikat halal beserta ancaman pidana memang diberikan pada pelaku usaha yang telah peroleh sertifikat halal tapi tidak menjaga kehalalan produk.

Yang perlu digarisbawahi adalah UU JPH hanya mengatur penarikan barang dari peredaran pada produk yang diimpor dan diedarkan pelaku usaha tanpa sebelumnya diregistrasi ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), meskipun produk impor tersebut telah peroleh sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan oleh pemerintah.

Dengan ini, kehawatiran berlebih dari masyarakat mengenai makanan dan minuman produk UMKM, termasuk restoran padang dan warung tegal, yang akan ditarik dari peredaran atau dibredel oleh aparat penegak hukum bila tak memiliki sertifikat halal adalah hal yang dapat dihindarkan.

Dengan berlaku efektifnya Undang-Undang ini, masyarakat sesungguhnya dapat tetap terus berproduksi untuk menggerakkan perekonomian. Apalagi umumnya umat Islam Indonesia sudah memiliki kesadaran yang cukup tinggi mengenai mana barang yang halal dan haram.

Aparat penegak hukum pun mesti memahami bahwa perhatian lebih justru mesti diberikan kepada produk-produk impor yang bila beredar di tengah masyarakat tanpa label halal yang ditetapkan oleh BPJPH maka produk impor tersebut mesti dihentikan peredarannya dan ditarik dari masyarakat.

Perhatian lebih penegak hukum dan masyarakat juga bisa diberikan kepada produk-produk yang belum mencantumkan keterangan tidak halal pada kemasan produk pada produk berbahan yang berasal dari yang diharamkan.

Lantas bagaimana bila seorang muslim Indonesia yang tanpa sengaja mengkonsumsi atau menggunakan produk tidak halal dengan tanpa label halal atau tanpa keterangan tidak halal yang diedarkan oleh pelaku usaha, dan individu muslim tersebut merasa dirugikan?

Hukum positif kita memberi ruang untuk hal itu dibawa ke ranah perdata sebagai bagian dari perbuatan melawan hukum. Implikasinya, pelaku usaha tersebut dapat dituntut untuk mengganti kerugian kepada individu muslim sebagai konsumen yang dilindungi oleh UU JPH.

Masalah kedua yaitu berkaitan dengan sumber daya manusia. UU JPH yang telah disahkan lima tahun lalu meninggalkan permasalah terkait dengan persyaratan auditor halal yang persyaratannya dibatasi dengan harus berpendidikan paling rendah sarjana strata 1

di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi, namun harus memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam. Ketentuan kehalalan produk menurut syariat Islam memiliki keragaman sesuai dengan beragamnya mazhab fiqih yang ada dan diikuti umat Islam Indonesia.

Ketentuan halal dalam mazhab syafii dapat diperbandingkan perbedaanya dengan hanafi, hanbali, dan maliki. Adanya kekayaan mazhab ini justru harus diemban oleh para auditor yang turun di lapangan untuk melakukan pemeriksaan ke lapangan namun dibatasi latar pendidikannya hanya yang berasal dari disiplin sains sebagaimana disebut di atas tanpa didampingi auditor yang berlatar pendidikan Ilmu agama Islam.

Memang setiap auditor halal yang memeriksa halal di lapangan mesti memperoleh sertifikat kompetensi dari MUI, dan mempelajari standar halal yang dirumuskan MUI dengan menimbang kekayaan perbandingan mazhab dalam menentukan suatu kehalalan.

Namun dengan proses sertifikasi halal di mana orang yang memiliki kompetensi dalam ilmu agama hanya memeriksa laporan di atas kertas melalui sidang komisi Fatwa MUI, maka dapat dimungkinkan terjadi perbedaan antara fakta obyektif hasil observasi langsung dengan laporan di atas kertas tersebut.

Munculnya _gharar_ atau ketidakjelasan dimungkinkan karena personil yang memahami ilmu keagamaan tidak melihat langsung proses produk halal yang diatur UU JPH yang sesungguhnya dibuat untuk melindungi masyarakat muslim.

Hal terkait sumber daya manusia dan perbedaan mazhab fiqih ini yang juga menjadi pemicu isu ketiga.

BPJPH diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan kerja sama saling pengakuan sertifikat halal dengan lembaga luar negeri. Faktanya saat ini akibat keragaman mazhab fiqih yang diikuti muslim dunia maka belum adanya tersusun standar halal yang berlaku di dunia yang bersifat multilateral.

Kerjasama yang dimungkinkan oleh BPJPH saat ini mungkin hanya dapat dilakukan secara bilateral, itu pun jika standar halal yang digunakan oleh BPJPH adalah mengadopsi standar halal MUI yang telah diakui oleh beberapa negara setelah melewati proses 30 tahun pengembangan proses sertifikasi halal.

Terkait label halal, sebelum kewajiban UU JPH berlaku efektif, seluruh produk luar negeri yang beredar di Indonesia melewati proses pelabelan halal kembali dengan label halal MUI. Sementara pelabelan halal yang diamanatkan UU JPH ke BPJPH belum ditetapkan karena peraturan menteri agama yang mengatur hal tersebut belum disahkan.

Telah dikenalnya label halal MUI yang di masyarakat dan dunia semestinya menjadi pertimbangan untuk penggunaan label tersebut oleh BPJPH di masa transisi.

Kesiapan infrastruktur halal lainnya dari BPJPH menunjukkan bahwa hingga kini auditor halal BPJPH belum memiliki sertifikat dari MUI sebagaimana yang disyaratkan Undang-undang.

Lainnya, peraturan menteri keuangan yang mengatur besaran atau nominal biaya sertifikasi halal sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerinta belum juga diundangkan.

Atas hal-hal di atas lah maka Peraturan Menteri Agama dan Peraturan Menteri Keuangan terkait sesungguhnya menjadi kunci dari _mandatory_ UU JPH. Tanpa diterbitkan dua peraturan menteri tersebut, sesuai Peraturan Pemerintah No 31 tahun 2019, pengajuan permohonan atau perpanjangan sertifikat halal dilakukan sesuai dengan tata cara memperoleh sertifikat halal yang berlaku sebelumnya yaitu melalui proses sertifikasi yang diselenggarakan oleh MUI.

Akhir kata, dengan sekelumit permasalahan yang diutarakan di atas, maka perlu dipertimbangkan untuk UU JPH dilakukan amandemen di kemudian hari dengan menimbang catatan ini demi dipenuhi tujuan perlindungan masyarakat muslim Indonesia yang menjadi asasnya.

Penulis: Rokan Darsyah

Wakil Lakpesdam DKI Jakarta, aktifitas sehari-hari sebagai Advokat dan Konsultan Hukum industri.

Bagikan Yuk..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here