Vonis Setya Novanto, Mungkinkah Dihukum 16 Tahun Penjara?

Setya Novanto ditahan KPK
Setya Novanto Ketika Mengunjungi Kantor KPK dengan Kondisi Sakit Sehingga harus menggunakan Kursi roda (foto: ist)

ORANYENEWS- Mantan Ketua DPR Setya Novanto hari ini menjalani sidang vonis kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa 24 April 2018. Pada sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut 16 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum menilai Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu terbukti secara hukum melakukan tindakan korupsi dalam pengadaan proyek e-KTP.

“Meminta majelis hakim, memutuskan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan penjara 16 tahun, denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan,” tegas JPU dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 19 Maret 2018 lalu.

Setya Novanto

Tokoh yang disebut-sebut dalam Papa Minta Saham itu disebut menerima sejumlah dana ketika menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar. Uang tersebut dia tidak terima secara langsung, tetapi dengan dialirkan ke sejumlah pihak.

Dia juga mendapatkan uang USD 3,5 juta dari Direktur PT Murakabi Irvanto Pambudi Cahyo. Perusahaan tersebut mengikut lelang proyek e-KTP. Adapun uang dari pemilik OEM Investment Made Oka Masagung sebesar US$ 3,8 juta.

Pada persidangan terungkap, Setya Novanto telah mengembangkan uang Rp 5 miliar kepada KPK. Namun, dia ngotot tidak berkaitan dengan bancakan proyek e-KTP.

Ketua KPK Agus Rahardjo berharap terdakwa kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto atau Setnov, divonis sesuai dengan tuntutan jaksa, yakni selama 16 tahun.

KPK pun ingin hakim menolak permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan Setya Novanto. Sebab, perannya telah terungkap selama proses peradilan.

“Ya dihukum proporsional, karena beliau juga ada salahnya pasti mencoba minta JC sepertinya kita engga sepakat kalau beliau mendapat JC. Kan terungkap di peradilan mengenai kesalahan-kesalahan beliau,” kata Agus di Senayan, Jakarta Selatan, Senin (23/4/2018).

Pengacara Setya Novanto, Maqdir Ismail, berharap majelis hakim Pengadilan Tipikor dapat mempertimbangkan nota pembelaan dari mantan Ketua DPR RI itu.

“Ya kami berharap majelis hakim dapat memberikan putusan yang tepat. Kami harap majelis hakim dapat mendengar pembelaan kami, karena kami menilai dalam pembelaan (yang) kami katakan, dakwaan tidak terbukti,” ujar Maqdir

Bagikan Yuk..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here