Tersisa 4 Anggota DPRD Malang yang Tidak Tersangka Korupsi

0
265
Febri Diansyah, jubir KPK.

ORANYENEWS- Ironi korupsi berjamaah anggota legislatif masih saja mewarnai pemberantasan korupsi. Tercatat, dari 45 anggota DPRD Malang, tersisa 4 orang yang tidak menjadi tersangka korupsi. Sisanya sebanyak 41 orang telah menjadi tersangka kasus suap dan gratifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja merilis 22 orang anggota DPRD Kota Malang menjadi tersangka suap dan gratifikasi.

“Penetapan 22 anggota DPRD Kota Malang tersebut merupakan tahap ketiga. Hingga saat ini, dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, ada 41 anggota yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di Gedung KPK, jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (3/9/2018).

Basaria mengungkap 22 orang ini diduga menerima duit Rp 12,5-Rp 50 juta dari Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton, yang telah menjadi tersangka terlebih dahulu. Duit itu diduga dibagi-bagi Anton untuk memuluskan pengesahan RAPBD-P kota Malang tahun 2015.

Inilah daftar nama 41 anggota DPRD Kota Malang yang telah ditetapkan tersangka:

1. M Arief Wicaksono
2. Suprapto
3. Zainuddin
4. Sahrawi
5. Salamet
6. Wiwik Hendri Astuti
7. Mohan Katelu
8. Sulik Lestyowati
9. Abdul Hakim
10. Bambang Sumarto
11. Imam Fauzi
12. Syaiful Rusdi
13. Tri Yudiani
14. Heri Pudji Utami
15. Hery Subiantono
16. Ya’qud Ananda Gudban
17. Rahayu Sugiarti
18. Sukarno
19. Abdulrachman
20. Arief Hermanto
21. Teguh Mulyono
22. Mulyanto
23. Choeroel Anwar
24. Suparno Hadiwibowo
25. Imam Ghozali
26. Mohammad Fadli
27. Asia Iriani
28. Indra Tjahyono
29. Een Ambarsari
30. Bambang Triyoso
31. Diana Yanti
32. Sugianto
33. Afdhal Fauza
34. Syamsul Fajrih
35. Hadi Susanto
36. Erni Farida
37. Sony Yudiarto
38. Harun Prasojo
39. Teguh Puji Wahyono
40. Choirul Amri
41. Ribut Harianto.

Tak hanya 41 anggota dewan, KPK juga telah menetapkan Wali Kota Malang nonaktif Moch Anton dan eks Kadis PU dan Pengawasan Bangunan Kota Malang tahun 2015, Jaroy Edy Sulistiyono sebagai tersangka. KPK menyebut kasus ini sebagai korupsi massal.

“Kasus ini menunjukkan bagaimana korupsi dilakukan secara massal melibatkan unsur kepala daerah dan jajarannya serta sejumlah anggota DPRD yang seharusnya melakukan fungsi pengawasan, anggaran dan regulasi secara maksimal,” tutup Basaria.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here