Pemerintah AS Shutdown, Ini Kronologis dan Penyebabnya

0
87
Donald Trump

ORANYENEWS- Terhitung Sabtu 20 Januari 2018 dini hari pemerintah Amerika Serikat mengumumkan shutdown atau penutupan operasional, hal itu terjadi karena tidak adanya anggaran negara untuk menjalankan pemerintah, menyusul tidak tercapainya kesepakatan antara Republik dan Demokrat di Senat.

Jumat 19 Januari 2018 lalu, Senat gagal meloloskan rencana anggaran pengganti atau stopgap spending bill, yang mengatur dana tambahan  agar pemerintah federal AS bisa terus berjalan hingga 16 Februari nanti.

Total kursi di Senat sebanyak 100 kursi, Republikan memiliki satu kursi lebih banyak dari Demokrat di Senat. Akan tetapi, dalam voting pada Jumat 19 Januari malam, target mayoritas 60 suara gagal dicapai Republikan. Lebih dari 40 Senator memilih tidak meloloskan rencana anggaran itu.

Senat tidak meloloskan rencana tersebut karena adanya perdebatan sengit terkai dengan isu imigrasi. Demokrat ingin agar rencana anggaran yang diajukan pemerintah Trump juga mencakup anggaran untuk melindungi 700 ribu imigran ilegal yang terancam dideportasi di bawah pemerintahannya. Namun, Republikan menolak mentah-mentah tuntutan tersebut.

Imigran ilegal yang terancam dideportasi itu dikenal sebagai kelompok ‘Dreamers’, yakni imigran yang masuk secara ilegal ke AS sebagai anak-anak bersama orang tua mereka. Kebanyakan datang dari Meksiko dan Amerika Tengah.

Pada era Barack Obama melalui program Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), para imigran ilegal ini mendapat status legal sementara di AS. Namun program DACA dihentikan pemerintahan Trump sejak September 2017. Trump memberikan waktu kepada Kongres AS hingga 5 Maret untuk membahas program pengganti.

Dampak dari shutdown pemerintahan AS, ratusan ribu pekerja federal AS tidak akan bisa bekerja. Para pekerja federal pada lembaga-lembaga yang dianggap ‘tidak esensial’ akan dirumahkan sementara, tanpa mendapat bayaran, hingga penutupan diakhiri. Sementara, para pekerja federal pada lembaga-lembaga esensial terkait keamanan nasional juga militer AS, akan tetap bekerja namun tanpa bayaran. Gedung Putih, Kongres AS, Departemen Luar Negeri dan Pentagon akan tetap beroperasi, namun beberapa staf mungkin harus cuti tanpa bayaran.

Sejak tahun 1990, telah terjadi sedikitnya empat kali penutupan pemerintah AS. Terakhir kali, pemerintah AS tutup tahun 2013 saat era Presiden Barack Obama. Saat itu, pemerintahan federal AS tidak beroperasi selama 16 hari. Ada potensi kerugian hingga US$ 2 miliar (Rp 26 triliun) gara-gara berhentinya produktivitas masyarakat AS berdasarkan data Office of Management and Budget.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here