Rubrik Hukum: Ini Alasan Cerai yang Banyak Diajukan ke Pengadilan

0
984

ORANYENEWS- Suatu hari penulis dihubungi ibu Mawar (bukan nama sebenarnya), yang menyampaikan keinginannya untuk bercerai dengan suaminya. Menurut pengakuannya, antara dia dan suaminya telah sepakat untuk bercerai. Saat penulis tanya, apa alasannya mau bercerai? Ibu mawar hanya menjawab, “pokoknya kami sudah sepakat untuk bercerai dan sudah membuat perjanjian kesepakatan cerai”.

Penulis hanya tersenyum mendapati jawaban tersebut, dan selanjutnya penulis berikan penjelasan singkat mengenai alasan-alasan apa saja yang bisa dijadikan dasar perceraian, dan alasan mana yang paling banyak digunakan di dalam pengadilan.

Baca Juga: Ibu Menikah Lagi Terancam Kehilangan Hak Asuh Anak

Hukum perkawinan yang berkaitan dengan hukum perceraian di Indonesia mengatur pada prinsipnya bahwa putusnya hubungan perkawinan karena perceraian antara suami dan isteri hanya bisa terjadi melalui putusan hakim. Tanpa ada putusan hakim, perceraian tidak pernah terjadi dan tidak pernah akan diakui oleh hukum.

Baca Juga Artikel di Rubrik Hukum lainnya

Aturan hukum bahwa cara perceraian atau cara cerai hanya dengan putusan hakim, terkait erat dengan kedudukan hubungan perkawinan itu sendiri yang menurut hukum di Indonesia didudukkan sebagai “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Karena sifatnya sebagai ‘ikatan lahir bathin’ maka tentu harus ada suatu alasan-alasan hukum yang memenuhi syarat agar suatu ikatan lahir bathin tersebut diputuskan oleh hakim dengan alasan perceraian.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dalam penjelasan pada pasal 39 ayat (2) menerangkan bahwa ada 6 alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, yaitu:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Alasan ini diperkuat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (PP Perkawinan). Namun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan norma hukum yang menjadi rujukan hakim Pengadilan Agama sebagai sumber hukum materiil, selain 6 alasan cerai, ditambahkan 2 alasan lain sebagai dasar alasan perceraian, yaitu: (1) Suami melanggar taklik talak; (2) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Tentu saja 2 alasan cerai ini hanya berlaku bagi muslim yang mengajukan perceraian di pengadilan agama.

Sehingga dengan demikian total ada 8 alasan cerai. 6 alasan untuk perceraian di Pengadilan Negeri, 8 alasan untuk perceraian di Pengadilan Agama. Dengan demikian, “kesepakatan cerai” bukanlah merupakan alasan yang sah untuk mengajukan perceraian, karena tidak termasuk 1 dari 8 alasan cerai. Sehingga perceraian tidak bisa diajukan dengan alasan bahwa suami-istri telah bersepakat cerai meskipun kesepakatan tersebut telah dibuat secara tertulis. (Lalu bagaimana jika suami-istri tetap membuat kesepakatan terkait perceraian? Apakah kesepakatan tersebut masih bermanfaat? Soal ini, penulis akan ulas dalam artikel tersendiri)

Dari 8 alasan cerai itu, menurut penulis yang paling banyak diajukan ke pengadilan adalah alasan perselisihan. Ada beberapa faktor penyebab alasan perselisihan banyak diajukan. Antara lain, secara faktual perselisihan merupakan peristiwa yang paling banyak dihadapi oleh pasangan suami istri. Sedangkan faktor lainnya adalah karena alasan perselisihan tidak memiliki tingkat kerumitan yang tinggi dalam proses pembuktiannya dibandingkan dengan alasan lainnya.

Misalnya, pihak istri menyaksikan sendiri suaminya telah berbuat zina dengan perempuan lain. Sehingga cukup alasan buat istri untuk mengajukan perceraian dengan alasan suami berzina. Namun meskipun perbuatan zina disaksikan sendiri oleh pihak istri, namun akan rumit dalam proses pembuktian. Karena jika suami membantah, maka pihak istri diminta membuktikan tuduhannya/alasannya melalui alat-alat bukti yang sah diakui dalam hukum acara perdata. Dengan mengajukan perceraian alasan zina, maka yang harus dibuktikan adalah kebenaran faktual telah terjadi peristiwa zina yang dilakukan oleh pihak suami.

Namun jika fakta peristiwa zina hanya dijadikan salah satu penyebab terjadinya perselisihan, maka yang perlu dibuktikan bukan kebenaran faktual adanya peristiwa zina, melainkan adanya peristiwa perselisihan itu sendiri yang perlu dibuktikan.

Pengadilan Agama dalam menyusun Laporan Tahunannya tidak melaporkan sebab-sebab terjadi perceraian berdasarkan pada 8 alasan perceraian menurut hukum. Seperti sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Tahunan Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2015 di bawah ini, yang melaporkan sebab-sebab perceraian sebagai berikut:

1. Faktor ketidak-harmonisan dalam rumah tangga : 871 Perkara / 31%
2. Faktor tidak ada tanggungjawab : 922 Perkara / 32%
3. Faktor kekurangan ekonomi : 925 Perkara / 33%
4. Gangguan pihak ketiga : 15 Perkara / 0.5%
5. Krisis akhlak : 37 Perkara / 1.3%
6. Kawin paksa : 10 Perkara / 0.35%
7. Cacat biologis : 12 Perkara / 0.4%
8. Dihukum : 5 Perkara / 0.17%

Laporan di atas tersebut, tidak dimaksudkan bahwa 8 sebab tersebut merupakan bagian dari 8 alasan cerai menurut hukum. Menurut hemat Penulis, laporan tersebut hanya merupakan pendalaman hal-hal yang menyebabkan pemicu terjadinya salah satu dari 8 alasan cerai. Misalnya sebab ketidakharmonisan, tidak ada tanggungjawab, kekurangan ekonomi, gangguan pihak ketiga, krisis akhlak, kawin paksa, adalah sebab-sebab perceraian yang memicu terjadinya perselisihan, sehingga adanya perselisihan dijadikan sebagai alasan cerai.

Lalu bagaimana cara membuktikan perselisihan dalam perkara perceraian di pengadilan? Seperti apa yang dimaksud dengan perselisihan? Apakah perselisihan harus ditandai dengan pertengkaran mulut? Apakah harus ada terlebih dahulu tindak kekerasan? Apakah sikap suami-istri saling acuh dan tak peduli serta saling diam termasuk bentuk perselisihan?

Jawaban masalah akan penulis bahas pada artikel berikutnya.

Penulis: Irfan Fahmi SHI SH MH
(Advokat anggota Assosasi Pengacara Syariah Indonesia)

Konsultasi hubungi 0816920711

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here