5.000 Notaris Disebut Terancam Tak Dapat SK, Ini Jawaban Ditjen AHU

0
124
Ilustrasi notaris (foto: Ist)

ORANYENEWS- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) memberikan tanggapan atas adanya berita yang menyebut bahwa sekira 5.000 notaris terancam tidak mendapatkan surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai notaris, akibat dari keluarnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris.

Andi Yulia Hertaty, Plh. Kepala Sub Direktorat Notariat mengimbau agar calon notaris tidak perlu khawatir terancam gagal menerima SK pengangkatan. Pihaknya akan memproses jika memang telah memenuhi syarat.

“Kami akan memproses SK pengangkatan calon notaris jika telah memenuhi syarat pengangkatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM  (permenkumham) No.62 tahun 2016,” kata, Andi Yulia Hertaty Plh. Kepala Sub Direktorat Notariat, saat ditemui dikantornya, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Persyaratan yang dimaksud dalam Permenkumham itu diantaranya harus melampirkan foto copy sertifikat lulus Ujian Pengangkatan Notaris (UPN).

“UPN adalah cara agar profesi jabatan notaris,  didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni, sehingga pelanggaran terhadap kode etik notaris dapat diminimalisir,” ungkap Andi Yulia Hertaty.

UPN, lanjut  Dia , wajib di ikuti oleh mereka yang masuk dalam daftar tunggu  sesuai (pasal 24 permenkumham No. 25 thn 2017) dan mereka yg mengajukan permohonan UPN  melalui online.

Wanita yang akrab dipanggil Yuyun ini juga menambahkan bahwa Pasal 25 Permenkumham No.25 tahun 2017 secara gamblang menyatakan bahwa  permenkumham tersebut  berlaku empat  bulan sejak di undangan. Artinya Ujian dapat dilaksanakan empat bulan sejak diundangkannya permenkumham tersebut.

“Kenapa  empat bulan, karena kami butuh waktu untuk menyiapkan pelaksanaan UPN,” tambah Andi Yulia Hertaty.

Pada  tahun 2018  direncananya  akan di laksanakan tiga kali kegiatan UPN dimulai dari bulan April, Juli, dan Oktober. Dia juga menambahkan untuk sementara PNBP UPN mungkin belum di berlakukan karena Peraturan Pemerintah (PP) belum ada.

Dengan diberlakukannya Permenkumham No. 25 tahun 2017, otomatis sistem pendaftarannya pun berubah. Semua pemohon, tidak bisa lagi mengajukan permohonan pengangkatan secara online. Namun, harus didahului dengan pendaftaran UPN secara online. Setelah dinyatakan lulus UPN, pemohon baru bisa mengajukan permohonan pengangkatan secara online.

“Bagi mereka yg berada di Daftar Tunggu (DT) dan dinyatakan lulus UPN, maka kami akan segera memproses SK pengangkatan yang bersangkutan,” tegasnya.

Dikatakan Andi Yulia Hertaty, bahwa perlu pemahaman yang sama bagi semua pihak termasuk calon notaris terkait dengan tujuan dan maksud diadakannya UPN.

“Kami ingin menghasilkan notaris yang profesional dibidangnya,” ucapnya.Andi Yulia Hertaty.

Andi Yulia Hertaty juga mengungkapkan pada tahun 2016 ada sekitar 1500 SK pengangkatan yg di keluarkan kemenkumham dan tahun 2017 ada sekitar 1200 SK.

“Selama ini notaris diangkat  hanya berdasarkan syarat administrasi semata, maka UPN harus dilakukan agar dapat menghasilkan notaris yang professional,” tutupnya.

Sementara itu Notaris  senior Widjiadmiko, menyatakan bahwa pemerintah melalui Peraturan Menkumham  mulai  melakukan penataan kembali tentang pengangkatan notaris untuk menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang terjadi saat ini. Hal ini, lanjut Dia,  tidak bisa disamakan dengan keadaan dan kondisi yang terjadi di tahun sebelumnya, dimana kebutuhan  notaris saat itu masih banyak dibutuhkan  kabupaten/kota yang kosong dan belum banyak lulusan Pendidikan Kenotariatan.

Dengan 40 prodi MKN yang kali dirata rata dalam satu tahun meluluskan 100 MKN maka akan terdapat 4.000 lulusan sarjana S2 MKn per tahun.

“Kalau masih menggunakan system permohonan pengangkatan notaris sesuai kehendak pemohon sangat mustahil 4.000 MKn per tahun dapat ditempatkam pada 318 kab/kota yang ada di Indonesia,” kata   Widjiadmiko,  dalam MJWinstitute, Jakarta, kemarin.

cara penataan pengangkatan notaris telah dimulai oleh pemerintah dengan meninjau ulang formasi penempatan notaris; Mengijinkan notaris dalam menjalankan jabatan notaris dengan cara “KANTOR BERSAMA NOTARIS dan PPAT” Menetapkan daerah sangat padat, padat sedang, padat dan kurang/tidak padat dengan system Claster Daerah Notaris ABCD. Menetapkan system penyaringan pengangkatan notaris melalui cara UPN (Ujian Pengangkatan Notaris) & UPPAT (Ujian PPAT).

Widjiadmiko juga menambahkan bahwa, lulusan prodi MKN adalah satu satunya sarjana yang oleh UUJN dan  permenkumham diberi hak penuh untuk mengajukan permohonan  diangkat menjadi notaris oleh negara/pemerintah. Pendidikan prodi MKN, Sambung Dia, bukanlah pendidikan kedinasan milik Kemenkumham, sehingga sesuai UU SISDIKNAS & UU Perguruan Tinggi didudukan pada jalur  pendidikan akademik yang berarti dan berdampak hukum. Dia juga mengungkapkan bahwa, kebutuhan akan pengangkatan notaris merupakan hak dan kewenangan prerogatif negara/pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Hukum & HAM RI. Hal inipun sama dengan pengangkatan PPAT  yang menjadi hak dan kewenangan Kementerian ATR/BPN RI.

“untuk itu harus disadari oleh para lulusan prodi MKN selama negara/pemerintah masih membutuhkan pengangkatan notaris/PPAT, maka lowongan untuk melamar dapat diangkat sebagai notaris/PPAT masih dimungkinkan dan terbuka lebar, akan tetapi bila negara/pemerintah tidak membutuhkan lagi, pengangkatan notaris/PPAT maka pintu lamaran  akan ditutup oleh negara/pemerintah,” tutupnya.

Sementara itu, Direktur Perdata Daulat Pandapotan Silitonga menyampaikan bahwa Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, sebagai institusi yang diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk mengangkat notaris, berkewajiban menjaga kualitas notaris yang diangkatnya, dan untuk  itu memandang perlu melakukan pembenahan dalam pengangkatan notaris agar dihasilkan Notaris yang semakin profesional dan berkualitas dalam memberi pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengeluarkan dan melaksanakan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 tentang Uji Pengangkatan Notaris,” Ungkap Daulat.

Ujian Pengangkatan Notaris, lanjut Daulat,   merupakan wadah yang netral yang tidak mempermasalahkan lulusan Universitas mana calon Notaris yang akan diuji sebagai syarat pengangkatan menjadi notaris.

“Jadi sebaiknya para calon Notaris fokus mempersiapkan diri menghadapi UPN,” tambahnya.

Daulat, juga menambahkan bahwa tujuan Ujian Pengangkatan Notaris ini sangat positif baik bagi Calon Notaris  maupun pemerintah dan masyarakat. Calon notaris yang lulus UPN adalah yang berkualitas dan siap menjadi Notaris yang handal dalam melayani masyarakat.

“Harapan pemerintah bahwa  tujuan Ujian pengangkatan notaris ini adalah mencari bibit-bibit notaris yang handal dalam menjalankan tugasnya,” tutup Daulat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here