PBHI Laporkan Jaksa Nakal ke Jamwas

ORANYENEWS- Tim Advokasi Fair Trial pbhi Jakarta melaporkan oknum jaksa nakal berinisial BS ke Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) atas tindakan tidak profesional yang secara sengaja tidak memberikan Surat Dakwaan dan Berkas perkara kepada Tersangka/terdakwa maupun kepada penasihat hukum.

“Laporan ini merupakan bagian dari monitoring PBHI Jakarta dalam perkara yang sedang di advokasi nomor 249/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Utara,” kata Nasrul Dongoran dalam rilisnya, Rabu 28 Maret 2018.

Dia menerangkan bahwa pada persidangan tanggal 26 Januari 2018 dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, Tim Fair Trial PBHI Jakarta mencatat beberapa kejanggalan selama proses persidangan berlangsung. Hal yang paling utama saat Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan surat dakwaan dan berkas perkara kepada tersangka/terdakwa maupun penasihat hukum saat melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Bahkan penasihat hukum sudah meminta Surat Dakwaan dan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada saat persidangan dibuka oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo. Adapun dasar hukum dari penasihat hukum meminta Surat Dakwaan sudah sesuai dengan KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (4) berbunyi “Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan. Dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri”.

Oknum Jaksa Penuntut Umum secara sengaja tidak memberikan surat dakwaan dan berkas perkara ini sangat merugikan hak-hak terdakwa sehingga berpotensi terjadi pelanggaran HAM. JPU juga melanggar kewajiban untuk memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM yang melanggar Pasal 6 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 Tentang Kode Prilaku Jaksa.

Tindakan Jaksa Penuntut Umum yang secara sengaja tidak memberikan surat dakwaan dan berkas perkara ini merupakan tindakan merintangi atau mengahalang-halangi upaya pembelaan dalam pemberian bantuan hukum kepada terdakwa dan masyarakat secara umum.

Selain itu PBHI Jakarta akan melaporkan Hakim Ketua yang memeriksa perkara a quo ke Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial dikarena tidak Independen dan menyimpulkan dalam persidangan. Dimana Hakim Ketua menyimpulkan bahwa tidak ada kewajiban dari Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan Surat Dakwaan dan Berkas perkara, kecuali atas permintaan atas dasar kebutuhan penasihat hukum. Selain ada beberapa catatan yang menjadi pelanggaran selama proses persidangan.

Adapun PBHI Jakarta membuat laporan pengaduan ini sebagai bentuk system pengawasan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia demi terwujudnya rasa keadilan serta pemenuhan HAM.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here