KPPU Putuskan Ada Persekongkolan Tender di Riau

0
186
KPPU (foto: Ist)

ORANYENEWS- Majelis Komisi telah membacakan putusan KPPU perkara No. 21/KPPU-I/2016 tentang Tender Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lubuk Jambi – SP. Ibul – SP. Ifa di Kabupaten Kuantan Singingi – Provinsi Riau pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau tahun anggaran 2015 pada tanggal 21 Februari 2018 di Gedung KPPU Jakarta.

Para Terlapor adalah PT Surya Gemilang Indah (Terlapor I), PT Berkat Yakin Gemilang (Terlapor II) dan Pokja ULP XX Dinas Bina Marga Provinsi Riau (Terlapor III) dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU No 5/1999).

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas perkara tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa terdapat dugaan persekongkolan yang dilakukan oleh PT Surya Gemilang Indah dan PT Berkat Yakin Gemilang (Persekongkolan Horizontal). Persekongkolan tersebut dapat dilihat dari hal-hal berikut (a) adanya hubungan afiliasi antara PT Surya Gemilang Indah dan PT Berkat Yakin Gemilang; (b) adanya kesamaan penulisan dan kesamaan kesalahan penulisan dalam dokumen penawaran; (c) kesamaan alamat dan nomor telepon; (d) kesamaan pengurus Dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank; (e) kesamaan IP Address yang digunakan; dan (d) kesamaan metadata pada dokumen penawaran yang di upload oleh PT Surya Gemilang Indah dan PT Berkat Yakin Gemilang.

Disamping itu, terdapat dugaan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh PT Surya Gemilang Indah dan PT Berkat Yakin Gemilang dengan POKJA ULP XX Pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau sehingga patut diduga POKJA ULP XX telah memfasilitasi PT. Surya Gemilang Indah sebagai pemenang pada paket Peningkatan Jalan Lubuk Jambi – Sp. Ibul – Sp. Ifa. Majelis Komisi berpendapat tindakan mengabaikan semua indikasi persekongkolan yang dilakukan oleh PT. Surya Gemilang Indah dengan PT. Berkat Yakin Gemilang dan tetap melanjutkan proses pelelangan adalah salah satu bentuk indikasi persekongkolan vertikal.

Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan keterangan para Saksi, Majelis Komisi yang beranggotakan Ir. M. Nawir M.Sc., sebagai Ketua Majelis Komisi; Saidah Sakwan, M.A., dan Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi memutuskan bahwa para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 22 UU No 5/1999. Oleh sebab itu Majelis Komisi kemudian memberikan rekomendasi kepada Gubernur Propinsi Riau untuk memberikan sanksi administratif kepada Pokja ULP XX Dinas Bina Marga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 karena telah terbukti memfasilitasi terjadinya persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor.

Dalam Amar Putusannya Majelis Komisi menjatuhkan denda masing-masing sebesar Rp 2.062.800.000,00 (dua milyar enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada PT Surya Gemilang Indah dan sebesar Rp 515.700.000,00 (lima ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada PT Berkat Yakin Gemilang yang harus disetorkan ke Kas Negara.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here