DPR Desak Pemerintah Bertindak Tegas Pada Kapal China Di Natuna

DPR Desak Pemerintah Bertindak Tegas Pada Kapal China Di Natuna
Foto : ANTARA/M Risyal Hidayat

Oranyenews.com, Jakarta – Abdul Kharis Almasyhari selaku Wakil Ketua Komisi Pertahanan atau Komisi Dewan Perwakilan Rakyat, mendesak pemerintah untuk menindak tegas keberadaan kapal-kapal penjaga (coast guard) Cina di perairan Natuna.

Tepatnya ketika mereka memang terbukti melanggar kedaulatan RI. Pasalnya Abdul menilai jika langkah pemerintah Indonesia melayangkan nota protes ke Cina belum cukup.

“Kalau terbukti, beri tindakan tegas, terukur, dan jelas. Kita tidak pernah main-main soal kedaulatan NKRI,” ucap Abdul Kharis dalam keterangan tertulis, Jumat malam (3/1/2020).

Diketahui, kapal-kapal coast guard Cina masuk ke perairan Natuna, Indonesia pada Desember tahun lalu.

Beberapa kapal tersebut mengawal puluhan kapal yang diduga mencuri ikan di 3,8 Nautical Miles dari garis Zona Ekonomi Indonesia (ZEE).

Abdul Kharis juga meminta pihak pemerintah Cina tidak asal klaim kawasan tersebut sebagai milik mereka.

Dan sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang, mengaku mereka mempunyai kedaulatan di Kepulauan Nansha, Laut China Selatan, yang posisinya memang dekat dengan Natuna.

“Hukum internasional ada ZEE, dan Natuna serta wilayah yang meliputinya sejauh 200 mil laut itu jelas wilayahnya Republik Indonesia,” ucap politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

Persoalan tersebut semakin memanas lantaran pemerintah Cina bersikukuh memppunyai kedaulatan di perairan Natuna, berdasar nine dash line.

Dan kemarin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahdif MD, menggelar rapat koordinasi di kantornya untuk membahas hal tersebut.

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menyebut jika terdapat lima kesimpulan dari rapat. Yang pertama sudah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Cina di wilayah ZEE Indonesia.

Ia menyebut, Wilayah ZEE Indonesia sudah diakui hukum internasional melalui penetapan United Nations Convention on the law of the sea (UNCLOS) 1982.

Dan Cina juga termasuk salah satu anggota UNCLOS 1982. “Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi UNCLOS 1982,” ujar Retno.

Retno menyebut, pemerintah Indonesia tidak akan pernah mengakui nine dash line sepihak yang sudah dilakukan Cina.

RI menilai jika Negeri Tirai Bambu tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang diakui secara internasional, khususnya UNCLOS 1982.

Pemerintah juga memberikan keputusan untuk mengintensifkan patroli di perairan Natuna. “Juga kegiatan perikanan yang memang merupakan hak bagi Indonesia,” jelas Retno.

Bagikan Yuk..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here