Fatwa MUI Tolak Usulan Wanita Menikah Minimal 18 Tahun

0
117
Pernikahan anak SMP berusia 14 tahun.

ORANYENEWS- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru saja selesai melakukan ijtima ulama ke VI tahun 2018 pada 7-10 Mei 2018 di Pondok Pesantren Al Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Salah satu hasilnya menolak perubahan usia minimal pernikahan bagi wanita dari 16 tahun menjadi 18 tahun.

Bahkan, dalam kesempatan itu Komisi Fatwa MUI berharap agar Presiden Jokowi membatalkan rencana menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) UU No 1 tahun 1974.

Berikut isi lengkap hasil Ijtima Komisi Fatwa MUI:

PANDANGAN TENTANG
WACANA PENERBITAN PERPPU UU PERKAWINAN

1. Majelis Ulama Indonesia mencermati dengan sungguh-sungguh
perkembangan terbaru munculnya wacana penerbitan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (UUP) yang diusulkan beberapa pihak.

2. Salah satu materi yang akan diusulkan masuk dalam materi draft Perppu
tersebut adalah penambahan usia minimal menikah bagi perempuan. Apabila
di dalam UUP usia minimal menikah bagi perempuan adalah 16 tahun maka
diusulkan ditambah menjadi berusia 18 tahun.

3. MUI belum mengetahui apakah hanya materi itu saja yang akan dimasukkan
ke dalam draft Perppu atau adalah materi-materi lain yang akan juga
dimasukkan ke dalam draft Perppu tersebut. Hal ini dikarenakan proses
pembahasan mengenai hal ini masih terbatas, hanya melibatkan pihak-pihak
tertentu yang mempunyai kesamaan pendapat dan belum melibatkan
berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh agama dan ormas-ormas keagamaan,
termasuk MUI.

4. Terkait dengan UUP, MUI perlu mengingatkan kepada semua pihak,
termasuk Presiden dan berbagai pihak yang saat ini mendorong
pembentukan Perppu UUP serta partai-partai politik dan DPR sebagai
berikut:

a. UUP lahir setelah melalui pembahasan yang sangat dinamis, panas, dan
menimbulkan gelombang unjuk rasa kalangan Islam. Hal ini dikarenakan
draft awal UUP jauh dari ajaran agama, khususnya Islam, dan hanya
menjadikan perkawinan sebagai kontrak antara sepasang suami istri
tanpa ada muatan dan bobot ajaran agama.

b. Oleh karena Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan salah satu
ajaran agama yang luhur, suci, dan sakral dan menjadi salah satu wujud
pelaksanaan ajaran agama, maka pengaturan mengenai pernikahan harus
berlandaskan, sesuai, dan memuat ajaran agama sepanjang hal tersebut
mengenai hal-hal prinsipil dan mendasar. Adapun hal-hal yang bersifat
administratif pemerintahan untuk menciptakan ketertiban administrasi
bagi kedua mempelai dan keluarga serta anak turunnya menjadi
tanggung jawab pemerintah yang didukung sepenuhnya oleh ormasormas
Islam dan umat Islam.

c. Setelah melalui protes dan unjuk rasa besar-besaran kalangan Islam,
bahkan massa sempat menduduki gedung dan ruang DPR, alhamdulillah
akhirnya draft UUP dapat diubah secara fundamental dan radikal
sehingga sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan umat Islam dan umatumat
beragama lainnya.
119

d. Atas dasar itu, UUP merupakan salah satu UU yang sangat penting dan
menjadi tonggak penting penegakan ajaran agama dalam membentuk
keluarga dan masyarakat yang agamis, tertib, dan bahagia. Bagi MUI,
UUP adalah UU yang sakral dan akan terus dijaga dan dikawal
keberadaan dan pelaksanannya.

e. Untuk itu MUI menegaskan bahwa UUP hendaknya tidak mengalami
perubahan apapun juga. UUP merupakan hasil terbaik yang dapat dicapai
oleh bangsa Indonesia dan semua umat beragama.

f. Upaya dan wacana perubahan UUP dapat menimbulkan kegaduhan di
masyarakat dan apabila dibiarkan dapat menyebabkan terjadinya
instabilitas di bidang politik dan keamanan yang menganggu proses
pembangunan dan pelaksanaan agenda kenegaraan, termasuk Pilkada
2018, Pemilu Legislatif 2019 dan Pemilu Presiden 2019.

5. Terkait dengan wacana penerbitan Perppu UUP, MUI menyatakan:
a. Wacana penerbitan Perppu UUP hendaknya tidak dilanjutkan oleh pihakpihak
pengusung.
b. Kiranya Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo tidak menerbitkan Perppu UUP
tersebut dan tidak melakukan langkah dan proses lebih lanjut terhadap
draft Perppu UUP yang menurut kabar telah disampaikan kepada
Presiden.
c. UUP telah beberapa kali diuji di Mahkamah Konstitusi, dan kesemua
permohonan pemohon ditolak oleh MK. Putusan MK tersebut
menunjukkan secara jelas bahwa keberadaan semua norma-norma
hukum dalam UUP masih sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, tidak
bertentangan dengan konstitusi, serta sesuai dengan cita-cita hukum
rakyat Indonesia.
d. MUI mengingatkan dengan hormat kepada Presiden RI untuk tidak
mudah menerbitkan Perppu oleh karena Perppu ini hanya dapat
diterbitkan manakala memenuhi syarat yang ketat sebagaimana diatur
dalam konstitusi, yakni terdapat “hal ihwal kegentingan yang memaksa”
(Pasal 22 UU NRI Tahun 1945).
e. MK telah memberikan tafsir terhadap frasa “hal ihwal kegentingan yang
memaksa”, yakni:

1) adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan
masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

2) undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga
terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak
memadai.

3) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara
membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan
memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang
mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. (Putusan MK
Nomor 138/PUU-VII/2009)
120

f. Di sisi lain, pernah dilakukan upaya-upaya untuk melakukan perubahan
UUP melalui revisi UU di DPR. Namun hal ini tidak berlanjut dan
berhenti sejak dini karena adanya penolakan dan penentangan dari
kalangan umat Islam.

g. Atas dasar itu, MUI mengharapkan kiranya Presiden RI, Bapak H. Joko
Widodo tetap mempertahankan keberadaan UUP.

h. Seiring dengan itu, MUI dengan tangan terbuka siap bermusyawarah
dengan berbagai pihak yang merasakan masih adanya masalah-masalah
dalam penerapan UUP.
i. Terkait dengan usia minimal perkawinan bagi perempuan, MUI
menyatakan bahwa usia 16 tahun bagi perempuan dan usia 19 tahun bagi
laki-laki dalam UUP tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat kita.
j. MUI juga termasuk komponen bangsa mendukung ikhtiar untuk
pendewasaan usia perkawinan dengan fokus memastikan pemenuhan
hak-hak dasar anak serta memberikan pendidikan secara memadai
kepada setiap pemuda yang akan memasuki jenjang perkawinan terkait
dengan kesiapan memasuki bangunan rumah tangga. Hal ini yang harus
menjadi konsers semua pihak.
k. MUI menegaskan bahwa salah satu agenda kerja yang penting dalam
gerakan nasional tersebut adalah melakukan sosialisasi dan edukasi
kemudharatan perkawinan di bawah usia 16 tahun kepada masyarakat
luas.
l. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih
relevan dan tidak perlu diubah.
m. Penerbitan PERPPU yang mengubah substansi Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memiliki urgensi hukum berupa
kegentingan yang memaksa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here