Ikhwat Ditelanjangi Saat Besuk di Rutan Brimob, DPR: Itu Sesuai Aturan

0
170
napi ditelanjangin

ORANYENEWS- Protes napi teroris terhadap perlakuan polisi, yang menelanjangi setiap pembesuk yang datang ke Mako Brimob termasuk wanita, ditanggapi anggota DPR. Menurutnya, itu sudab sesuai aturan dan prosedur kemenkumham.

“Dalam konteks terorisme memang ada perlakukan khusus tentang penjenguknya. Karena prosedurnya demikian. Harus digeledah sedetil mungkin agar tidak membawa senjata dan lain-lain,” kata

Anggota Komisi III Taufiqulhadi mengatakan bahwa dalam konteks terorisme memang ada perlakukan khusus tentang keluarga dan penjenguknya. Karena prosedurnya demikian. Harus digeledah sedetil mungkin agar tidak membawa senjata dan lain-lain.

Kata Taufiqukhadi menulisnya dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 33 tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Dia manjutkan, Menurut dia, Pasal 4 ayat 1 peraturan tersebut menyebut bahwa klasifikasi pengamanan dibedakan menjadi empat, yakni pengamanan sangat tinggi, tinggi, menengah, dan rendah.

Dalam Pasal 4 ayat 3 poin (a) di peraturan tersebut juga dijelaskan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengamanan sangat tinggi, yaitu dilengkapi dengan pengamanan berlapis, pos menara atas, pos bawah, penempatan terpisah, pengawasan closed circuit television, pembatasan gerak, pembatasan kunjungan dan pembatasan kegiatan pembinaan, serta pengendalian komunikasi.

Mengenai penggeledahan, disebutkan di Pasal 12 ayat 1 dan 2 Permenkumham 33/2015. Ayat 1 menyebutkan penggeledahan meliputi badan, barang, sel, area dan kendaraan. Sementara, ayat menyatakan penggeledahan menjadi wewenang anggota satuan pengamanan yang ditunjuk, satuan tugas keamanan dan ketertiban divisi pemasyarakatan pada kantor wilayah hukum dan HAM, dan satuan tugas keamanan dan ketertiban dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

“Yang paling penting siapa penggeledahnya? Harus petugas perempuan. Dan itu dilakukan di Mako Brimob,” kata Taufiqulhadi.

Akan tetapi, dalam peraturan tersebut tidak disebutkan ketentuan soal bentuk penggeledahan pengunjung Rutan sampai telanjang badan.

“Memang tidak ada, tapi itu saya pikir prosedur yang tepat. Kalau mereka bisa bebas masuk bisa menyelendupkan yang aneh-aneh, seperti senjata,” kata Taufiqulhadi.

Anggota Komisi III, Masinton Pasaribu menyatakan hal serupa. Menurut Masinton, pemeriksaan terhadap pembesuk narapidana terorisme semacam itu adalah bagian teknis pengawasan yang memang harus dilakukan petugas lapas atau rutan.

“Pemeriksaan terhadap setiap penjenguk mutlak harus dilakukan, apalagi terhadap tahanan kasus terorisme dan terorganisir. Teknis pemeriksaan bisa dilakukan di tempat tertutup,” kata Masinton.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here