Politik Timur Tengah: Polarisasi Konflik Suriah

0
579
(foto: Egyptnews.com)
TOPSHOTS Kurdish Syrian girls are pictured among destroyed buildings in the Syrian Kurdish town of Kobane, also known as Ain al-Arab, on March 22, 2015. AFP PHOTO/YASIN AKGUL

RUBRIK TIMUR TENGAH- Serangan Amerika, Perancis dan Inggris menjadi fase baru dari konflik Suriah. Masih belum hilang dari ingatan kita pesawat tipe F 16 milik Israel ditembak jatuh oleh rudal anti pesawat buatan Rusia Februari 2018 lalu. Peristiwa tersebut dapat disimpulkan sebagai pertarungan simbol kekuatan Amerika dan Rusia.

Keputusan melakukan penyerangan terhadap Suriah merupakan keputusan kontroversial kedua Trumph, setelah sebelumnya mengumumkan pengakuan terhadap Israel atas Jerusalem. Reaksi dunia Arab tidak seperti kasus Palestina.

(foto: ist)

Dapat dimaklumi mengapa dunia Arab begitu sulit melakukan tekanan politik atas serangan Amerika beserta sekutunya atas Suriah. Alasannya tentu perpecahan internal dunia Arab sebagaimana terefleksikan sebagian oleh peristiwa konflik di Qatar dan Arab Saudi yang turut melibatkan Iran, Mesir dan Uni Emirat Arab.

Banyak pihak mengaitkan bahwa serangan sekutu Amerika pada upaya meredam dukungan atas Demokat yang makin menguat menyaingi Republik, Trumph berupaya meyakinkan publik Amerika agar Parlemen dikuasai secara mayoritas oleh Republik. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa ini adalah upaya menepis isu keterlibatan Rusia atas kemenangan Trumph. Pandangan lainnya yang juga menarik adalah mengenai keberlanjutan dari kasus upaya peracunan eks agen Rusia Sergei Kripal di Inggris.

Apapun pandangan tersebut, sebetulnya pijakan argumentasi mengapa Suriah diserang dapat dilihat dari kebijakan luar negeri Amerika di Timur Tengah. Apabila merunut sejarah, Kebijakan Luar negeri di Timur Tengah akan sangat ditentukan oleh Partai Berkuasa di Amerika, Kebijakan Perang Teluk yang dilanjutkan dengan Embargo Irak pada tahun 1990an, opsi militer di Afganistan pasca 11 September 2001, Invasi Irak tahun 2003 adalah Kebijakan-kebijakan yang lahir pada masa pemerintahan George W. Bush senior dan George W. Bush junior, Partai Republik.

Kebijakan politik luar negeri Partai Republik saat berkuasa berbeda dengan rivalnya Partai Demokrat. Pilihan dialog terlihat saat Shimon Peres dan Yasser Arafat bertemu dengan dukungan Clinton, penarikan pasukan Amerika Afganistan dan Irak di era Obama, dan dukungan Obama terhadap solusi dua negara atas konflik Palestina-Israel.

Kebijakan politik luar negeri Amerika sangat dipengaruhi oleh dua arus besar, Partai Republik yang cenderung konfrontatif dan Partai Demokrat yang cenderung akomodatif. Keduanya menjadi cermin dari dua pola kebijakan politik luar negeri Amerika, realis-pragmatis dan idealis dan legalis, Fawaz A. Gerges mengemukakan pola kebijakan Amerika dalam America and Political Islam: Clash of Culture or Clash of Interest.

Dua prinsip pendekatan seperti diungkap oleh Gerges terlihat cukup menarik apabila dikaitkan dengan isu-isu apakah yang menjadi perhatian dari kebijakan politik Amerika di Timur Tengah?. Atallah S. Al Sarhan merangkum ada lima isu, yakni; keamanan atas akses minyak di kawasan Teluk, mempertahankan pangkalan militer, pembelaan negara yang bersahabat, mendukung dan melindungi Israel, perlawanan atas gerakan Islam dan terorisme.

Apabila merujuk pada pendekatan sebagaimana diungkap oleh Gerges dan Sarham, serangan Amerika dan Sekutu dapat disinyalir sebagai upaya melindungi Israel. Pandangan Israel First dalam konteks ini dapat dibenarkan, pasalnya, jatuhnya pesawat F16 oleh Rudal Rusia menunjukkan rapuhnya sistem pertahanan Israel, dan upaya yang dilakukan oleh Amerika tidak lebih dari upaya konfrontasi Trumph terhadap Suriah, karena tiada opsi dialog di dalamnya. Padahal tuduhan atas penggunaan senjata kimia seharusnya diselesaikan dengan prosedur internasional, dimana Perserikatan Bangsa Bangsa menjadi aktor utama.

Kebijakan politik luar negeri Amerika sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan Rusia. Salah satu alasan penting mengapa Rusia harus bertahan, mengerahkan kekuatan militer dan mendukung Suriah dalam kancah internasional yaitu karena Rusia harus tetap memiliki pangkalan militer di kawasan Mediterania. Pasca Arab Spring, pengaruh politik Rusia melemah, dan Amerika lebih mendominasi politik regional ketimbang Rusia. Libya yang dahulu memiliki relasi kuat dengan Rusia di masa Khadafi, tak lagi berdaya akibat perpecahan.

Respon Timur Tengah dan Indonesia

Tidak banyak yang dapat dilakukan oleh negara-negara OKI dan Liga Arab merespon serangan atas Suriah. Kesamaan sikap OKI atas isu Palestina pada awal tahun 2018, tidak berlaku dalam konteks respon serangan Suriah saat ini. Mengapa demikian? Konflik Suriah bagaimanapun telah melahirkan friksi politik di kawasan Timur Tengah saat ini. Dukungan atas Bashar Assad sebagai contohnya, datang dari Iran dan Hizbullah Lebanon. Qatar dan Oman secara tegas mendukung serangan, Mesir memilih untuk bersikap memberikan perhatian khususnya terhadap dampak serangan terhadap warga sipil, Aljazair mengingatkan bahwa serangan akan berdampak negatif bagi krisis Suriah dan Irak menegaskan bahwa serangan hanya akan memberikan peluang bagi kelompok teroris kembali ke Suriah.

Turki memegang mandat kepemimpinan OKI tahun ini, pasca memprakarsai pertemuan Istanbul merespon deklarasi Trumph atas Jerusalem. Turki juga melakukan dialog bersama Iran dan Rusia untuk solusi Suriah. Pertemuan, Astana, Sochi dan Ankara telah digelar. Salah satu opsi yang mengemuka adalah soal keterlibatan AS pada penyelesaian masalah di Suriah. Namun setelah serangan Amerika dan sekutunya, Kementerian Luar Negeri Turki mengeluarkan pernyataan bernomor 105 tertanggal 14 April 2018 yang berisi respon baik terhadap serangan ke Suriah.

Dukungan Turki atas serangan Amerika dan sekutu sepertinya berbanding terbalik dengan sikap keras Turki terhadap dukungan AS atas kelompok PYD dan YPG, milisi Kurdi di Suriah. Demikian pula dengan dukungan Turki atas serangan AS yang diikuti pula dengan komunikasi telepon Erdogan dengan Rouhani pada 17 April 2018, berisi tentang perhatian Erdogan terhadap senjata kimia dan harapan agar kerjasama ekonomi Turki-Iran terus berlanjut. Artinya, melihat situasi geopolitik saat ini, kebijakan politik luar negeri Turki sangat realis dan pragmatis dengan memperhitungkan kepentingan nasionalnya.

Lalu bagaimana dengan Indonesia, mandat konstitusi dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia harus turut memelihara perdamaian dunia. Kebijakan politik luar negeri bebas aktif menjadi peluang untuk terus menyuarakan perdamaian ke dua faksi politik yang sedang bertikai. Indonesia perlu mengambil peran sebagaimana halnya isu Palestina.

Penulis: M. Syauqillah (Analis Politik Timur Tengah, Dosen Kajian Timur Tengah dan Islam, Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI-Peneliti Senior ISMES)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here