Keselamatan Pasien Harus Jadi Prioritas dalam Layanan Kesehatan

0
108
Ilustrasi perlindungan pasien (foto: Ist)

ORANYENEWS- Patient safety (keselamatan pasien) harus senantiasa menjadi prioritas dalam layanan kesehatan yang diberikan oleh petugas layanan kesehatan. Frasa patient safety (keselamatan pasien) mengandung makna yang lebih luas dari perlindungan pasien.

Pada prinsipnya tidak ada satupun petugas layanan kesehatan profesional yang berniat melakukan kesalahan dan merugikan pasien, demikian dinyatakan oleh dr. Tonang Dwi Aryanto, Sp.Pk., PhD selaku Direktur Pelayanan dan  Diklit RS UNS.

Lebih lanjut menurut Tonang, kesalahan adalah hal yang manusia, namun menutup kesalahan tidak dapat dimaafkan dan tidak belajar dari kesalahan tidak dapat ditoleransi.

Pernyataan itu diungkapkan oleh Tonang dalam RDPU Komite III dengan pakar, Selasa 23 Januari 2018,  berkenaan dengan inventarisasi materi RUU Perlindungan Konsumen yang sedang diinisiasi oleh Komite III pada tahun sidang 2018 ini.

Iqbal Parawangi senator dari Sulawesi Selatan tidak sepakat dengan narasumber. Menurutnya kesalahan memang hal yang manusiawi. Tetapi bagi profesi tenaga kesehatan, harus ada batasan terkait kesalahan yang dapat ditoleransi. Jika tak ada batasannya maka nyawa menjadi taruhannya. Kurangnya Sosialisasi hingga ke masyarakat lapis paling bawah menurut Bahar Buasan, senator dari Bangka Belitung menjadi penyebab ketidakpahaman masyarakat selaku pasien terhadap hak-haknya. Masyarakat di level bawah sangat awam terhadap hak-hak pasien. Jangankan menuntut dokter atau rumah sakit, untuk bertanya saja mungkin sangat takut.

Persoalan lain yang menurut Fahira Idris senator asal DKI Jakarta yang juga Ketua Komite III DPD RI juga patut menjadi perhatian adalah hak-hak pasien atas informasi, meski saat ini pola hubungan antara pasien dengan dokter telah banyak berubah. Pasien sebenarnya tidak hanya membutuhkan informasi yang terkait dengan hal-hal medis belaka tetapi juga hal-hal yang non medis. Informasi perihal pola hubungan koordinasi secara hierarki antara dokter secara internal dalam rumah sakit peting untuk diketahui oleh pasien.

Pengetahuan ini perlu diketahui  untuk menentukan penanggung jawab utama atau hanya pengikutserta dari suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Fahira juga mendorong  perlunya diinisiasi proses penyelesaian sengketa/konflik  antara pasien dengan tenaga kesehatan yang diarahkan pada penyelesaian di luar pengadian, dengan model-model penyelesaian mediasi atau rekonsiliasi untuk diperoleh win-win solution.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here