Kontroversi Gatot Nurmantyo, dari ‘EGP’ hingga Impor 5.000 Senjata

jenderal gatot nurmantyo

JAKARTA- Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo belakangan menuai kontroversi dengan pernyataan-pernyataannya. Dua pernyataan kontroversi terbarunya, adalah perihal instruksi nonton bareng (nobar) film G30S/PKI ke Angkatan Darat, hingga pernyataan bahwa ada institusi negara non TNI yang mengimpor 5.000 senjata mengatasnamakan Presiden Joko Widodo.

Kedua pernyataan tersebut tentu saja menuai kontroversi. Tapi, ternyata dua pernyataan itu bukanlah yang pertama kali. Gatot Nurmantyo yang akan pensiun pada Maret 2018 mendatang itu juga pernah menuai kontroversi dengan pernyataannya.

Berikut sejumlah pernyataan Panglima TNI yang dinilai kontroversi:

Impor 5.000 Senjata Ilegal

Jelang pensiun pada Maret 2018, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menggelar silaturahmi dengan mengundang purnawiran TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

Gatot membuka acara dengan menyatakan bahwa kurang dari enam bulan lagi masa dinas aktifnya sebagai Panglima TNI akan berakhir (Maret 2018). “Saya ingin mendengr saran dan masukan dari bapak-bapak sekalian sebagai pedoman bagi saya menyelesaikan tugas di TNI,” katanya.

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Presiden keenam RI Try Sutrisno, Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, mantan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Sutiyoso, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Hadir juga Ketua Umum DPP Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri) Agum Gumelar, mantan Panglima TNI Widodo AS, mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto, dan mantan Panglima TNI Agus Suhartono.

Tak ada yang salah dalam acara tersebut, yang menarik adalah saat Gatot Nurmantyo memberikan pernyataan bahwa ada informasi sebuah institusi non militer yang ingin membeli 5.000 senjata. Padahal menurutnya, hanya TNI dan Polisi yang boleh. Bahkan, Polisi pun tidak boleh punya senjata yang bisa menembak tank dan pesawat. “Saya serbu kalau ada. Ini ketentuan, kalau kita mencoba dengan cara hukum tidak bisa, bhayangkari akan muncul,” katanya.

Pernyataan tersebut membuat gerah Menko Polhukam Wiranto. Bahkan, dia pun menggelar pertemuan antara Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN. Kemudian, Wiranto meluruskan bahwa hal tersebut hanyalah masalah komunikasi yang tidak tuntas. “Ini adalah pembelian 500 pucuk senjata dari Pindad untuk sekolah intelejen,” ujarnya.

Kemudian, Wiranto mengatakan bahwa dari hasil penelitian senjata yang dibeli dari Pindad bukan standar TNI, sehingga tidak perlu izin ke Mabes TNI. “Tapi cukup dari Mabes Polri, dan itu sudah dilakukan,” katanya. Pembelian tersebut untuk keperluan sekolah BIN, dan tidak memerlukan izin dari Presiden RI Joko Widodo.

Nobar Film G30S/PKI

15 September 2017 tersebar sebuah pesan di grup whatsapp bahwa adanya instruksi bahwa seluruh jajaran TNI AD akan mendapat perintah untuk menyaksikan film sejarah G302/PKI.

“Menjelang 1 Okt 2017, sebagai pendahuluan di informasikan bahwa Seluruh jajaran TNI AD akan mendapatkan perintah mengajak masyarakat utk menyaksikan film sejarah G 30 S / PKI”.

Kabar tersebut pun dikonfirmasi Kadispen TNI Angkatan Darat, Brigadir Jenderal Alfret Denny Tuejeh.

Bahkan, pada 18 September saat Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo berziarah ke makam Bung Karno, didampingi seluruh kepada angkatan dan gubernur Jawa Timur Soekarwo, dengan santai mengatakan, “Kalau perintah saya, kenapa?,’’ kesalnya.

Saat ditanyakan soal keakuratan sejarah di dalam film tersebut, dengan cuek Gatot Nurmantyo menjawab, “Emang gue pikirin!”.

Pembatasan Wewenang Panglima TNI

Februari 2017 lalu, Gatot Nurmantyo mengungkap ada peraturan yang membatasi wewenangnya sebagai Panglima TNI. Peraturan dimaksud adalah Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) No 28 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara.

Ungkapan tersebut disampaikan saat rapat kerja bersama Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, dan Komisi I DPR RI.

Menurutnya, aturan tersebut menghapus kewenangan Panglima TNI dalam memantau alur perencanaan pembelajaan alutsista di masing-masing matra.  Dengan Permenhan No 28 tahun 2015, kewajiban TNI hanya membuat perencanaan jangka panjang, menengah, pendek.

“Tapi begitu muncul peraturan Menhan No.28 tahun 2015 kewenangan saya tidak ada. Harusnya ini ada. Sekarang tidak ada. Kewajiban TNI membuat perencanaan jangka panjang, menengah, pendek,” sambungnya.

Saat ini, Gatot hanya bisa menjelaskan belanja barang di internal Mabes TNI. Dia menjelaskan, total belanja barang di Mabes TNI sebesar Rp 4,8 triliun. Namun, untuk ketiga matra, Gatot mengaku sama sekali tidak mengetahui.

“Yang dilakukan mabes hanya untuk kekuatan integratif operasional baik patroli laut, udara, perbatasan Rp 2,3 triliun. Modernisasi alutsista Rp 1,3 triliun. Profesionalisme prajurit Rp 500 M. Rp 4,3 triliun untuk pegawai, Rp 1,9 triliun. barang kantor 36 satuan kerja,” tegasnya.

Keterbatasan wewenang ini juga membuat Gatot sulit bertanggung jawab atas pengadaan di ketiga matra yakni Angkatan Darat, Laut dan Udara. Padahal itu tentu saja sangat berkaitan dengan proses MEF TNI.

“Padahal di Pasal 3 UU TNI, TNI di bawah koordinasi Kemhan tapi bukan unit operasionalnya. Karena pasal 4, TNI terdiri AU, AD, AL di bawah Kemhan. Saya buka ini seharusnya sejak 2015,” jelasnya.

Selain itu, Jenderal bintang empat ini menyebut aturan Menhan itu sebagai pelanggaran hirarki. Alasannya, Mabes TNI tidak bisa lagi membawahi ketiga matra karena langsung menjadi tanggung jawab Menhan. Apalagi, Maret 2018 nanti Gatot akan diganti lantaran memasuki masa pensiun.

Keterlibatan TNI dalam Terorisme

Selain itu, Gatot juga sempat menekankan peran TNI yang menurutnya perlu dilibatkan dalam pemberantasan terorisme.

Pada Juni lalu, Gatot menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme harus segera direvisi dan TNI masuk dalam bagian undang-undang tersebut. Jika tidak, kata Gatot, teroris akan terus berpesta di Indonesia karena undang-undang yang ada memiliki banyak kelemahan.

Keinginan Gatot itu menjadi perdebatan lantaran dianggap berpotensi pada konflik kepentingan antarinstansi, karena sejauh ini, Polri yang memiliki peranan penuh atas penanggulangan terorisme di Indonesia.

Desak Menhan Beli Sukhoi

Gatot Nurmantyo mendesak Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu untuk lekas membeli pesawat tempur Sukhoi dan kapal selam Kelas Kilo. Hal itu disampaikan Gatot kepada Komisi I DPR yang bermitra dengan Kemenhan saat mengisi pembekalan ratusan calon perwira TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Juli lalu.

Ryamizard kontan menanggapi desakan Gatot itu dengan mengatakan bahwa membeli Sukhoi tidak semudah membeli kacang goreng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here