‘Keadaan Tertentu’, IDI Tunda Pecat Dokter Terawan ‘Cuci Otak’

0
184
Ketua Umum PB IDI Ilham Oetama Marsis (foto: Ist)

ORANYENEWS- Setelah mendapatkan ‘protes’ dari berbagai pihak baik termasuk kalangan pejabat dari Wakil Presiden hingga mantan Presiden, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) akhirnya memutuskan untuk menunda pemecatan Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Mayjen dokter Terawan Agus Putranto (TAP) ‘cuci otak’.

Padahal sebelumnya, berdasarkan rekomendasi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), IDI memberikan sanksi berupa pemecatan sebagai anggota sejak 26 Februari 2018-25 Februari 2019. Termasuk pencabutan rekomendasi izin praktik sebagai dokter.

Penundaan pemecatan merupakan keputusan yang ditempuh setelah rapat Majelis Pimpinan Pusat IDI. “MPP memutuskan bahwa PB IDI menunda melaksanakan putusan MKEK karena keadaan tertentu,” Ketua Umum PB IDI Ilham Oetama Marsis, saat jumpa pers di Jakarta, Senin 9 April 2018.

Dengan keputusan penundaan tersebut, katanya, ditegaskan bahwa hingga saat ini Dr TAP masih berstatus sebagai anggota IDI

Namun, dalam kesempatan itu, Ketum PB IDI tidak menjelaskan lebih detil apa yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’. Apakah dugaan tersebut adalah desakan yang belakangan ini muncul dari kalangan pejabat di negeri ini, yang pernah menjadi pasien dokter Terawan?

Diketahui, setelah pemecatan muncul pernyataan dari mantan pasien dokter Terawan seperti Wapres Jusuf Kalla, Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, hingga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Di antara pernyataan tersebut, adalah desakan agar IDI mengkaji kembali pemecatan tersebut. Bahkan, Menkes Nila Moeloek juga mengaku siap menjembatani masukan tersebut kepada IDI.

Di tengah penundaan ini, IDI akan melakukan pemeriksaan terhadap dokter Terawan. Di antaranya mengumpulkan bukti pengaduan dan penilaian terhadap terapi berbasis Digital Subtraction Angiography (DSA).

“Keputusan dari MKEK merupakan rekomendasi bagi IDI dan kita sudah mempersiapkan tahapan untuk melakukan putusan MKEK,” kata Marsis.

“PB IDI kita harus kumpulkan bukti pengaduan yang ada, kita nilai suatu proses berjalan dengan baik atau tidak yang nantinya, MPP akan merekomendasikan hasil penilaian terhadap Dr Terawan kepada Kementerian Kesehatan RI.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here