Kasus Jalan di Tempat, LBH BMI Dampingi Dua Korban Pelecehan Seksual di Kota Depok

0
255

ORANYENEWS- Lembaga Bantuan Hukum Banteng Muda Indonesia (LBH BMI) mendampingi dua kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang bocah dan wanita dewasa. Rencananya, siang ini mereka akan mendatangi Mapolres Kota Depok, Jawa Barat.

Ketua LBH BMI Kota Depok Sean Matthew membeberkan dua kasus yang didampingi adalah, pertama korban pelecehan seksual yang menimpa seorang bocah berumur 6 tahun, yang tinggal di daerah Citayam.

Dia diduga menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan kakeknya di rumah korban. Diduga pelecehan seksual itu terjadi dua kali. Ibu korban, SR, telah melaporkan kasus tersebut sejak Jumat 5 Januari 2018.

Akan tetapi, sudah sebulan berjalan kasus ini seperti jalan di tempat, karena pihak terlapor belum pernah dipanggil Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Depok apalagi ditahan, agar tidak mengulangi perbuatannya.

Dasar hukum kasus ini adalah Pasal 82 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perkara kedua adalah, pelecehan seksual yang menina RAFS, wanita berusia 21 tahun yang tinggal di Tanah Baru, Beji. Wanita cantik ini menjadi korban pelecehan seksual saat dirinya tengah berda di Jalan Beringin, Margonda Raya. Tiba-tiba seorang pria tidak dikenal datang dan meremas payudaranya, kemudian langsung melarikan diri menggunakan motor.

Korban juga pernah melaporkan kasus ini ke Polresta Depok, akan tetapi dalam pelaporan Penyidik dari Polresta Depok menggunakan dasar hukum 281 KUHP. Sebagai kuasa hukum, LBH BMI Depok berpandangan bahwa penggunaan pasal yang tepat ialah 289 KUHP karena lebih memenuhi unsur pidana pada Pasal 289 KUHP agar hukuman lebih berat kepada Pelaku.

Sean Matthew mengatakan sebagai tim Kuasa Hukum Korban, mereka memandang bahwa Polresta Depok perlu untuk mempercepat penanganan perkaranya. Untuk itu Lembaga Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), seharusnya dalam mengambil hasil Visum, harus memiliki sistem yang lebih ringkas, sehingga penanganan perkara lebih cepat.

“Berdasarkan Asas Peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah seperti yang terkandung dalam KUHAP berdasarkan pertimbangan HAM (Hak Asasi Manusia),” katanya.

LBH BMI Kota Depok mengatakan seharusnya Polresta Depok perlu memiliki empati yang besar, terutama dalam penanganan korban kasus pelecehan seksual Perempuan dan Anak. Terkait kebutuhan khusus dalam penanganan perkara, dimana perlu pendekatan emosional dan persuasif karena tidak adanya suasana kondusif dalam ruangan yang menangani perkara anak.

Tim Kuasa Hukum Korban juga memandang, bahwa Pemerintah Kota Depok perlu memberikan perhatian khusus untuk menuntaskan masalah pelecehan seksual, yang begitu banyak terjadi di Kota Depok. Terutama Pemerintah Kota Depok sudah mencanangkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Pada Bab III Pasal 3 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013, menyebutkan bahwa “c) melindungi anak dari ancaman sosial dan kehidupannya.” Dan juga pada Pasal 20 ayat 1 huruf C, “ Anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi danseksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV / AIDS, Korban penculikan, korban perdagangan anak (Trafficking), korban perdagangan anak balita, penyandang cacat, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan, dan rehabilitasi dari Pemerintah Kota.”

“Maka dari itu, kami dari Tim Kuasa Hukum meminta kepada Polresta Depok dan Pemerintah Kota Depok agar memberikan perhatian khusus untuk perkara yang sedang kami tangani dan juga perkara lainnya yang berhubungan erat dengan Perempuan dan Anak,” tutupnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here