Jabatannya Ditarik, Ini Perjalanan Setnov Pimpin DPR yang Penuh Liku

Setya Novanto di KPK

ORANYENEWS- Hari ini secara resmi Setya Novanto tak lagi menjabat sebagai Ketua DPR RI untuk kedua kalinya. DPP Partai Golkar menggelar pleno untuk pencabutan mandate Setya Novanto dari pimpinan DPR dan menggantinya dengan kader Golkar lainnya.

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengungkapkan bahwa dalam rapat pleno DPP Partai Golkar mandat tersebut diresmikan akan dicabut.

Mantan Ketua Umum PSSI itu mengatakan partai berlambang beringin tidak ingin menyandera DPR yang memiliki tugas penting dalam membahas budgeting dan legislasi untuk kepentingan rakyat. “Partai Golkar tidak mau menyandera DPR,” katanya.

Setya Novanto

Mengenai nama yang akan diputuskan untuk menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR, kata Nurdin Halid, DPP Partai Golkar masih tengah membahasnya di dalam pleno. Dia tidak menampik beredar sejumlah nama di media, beberapa orang yang berpeluang untuk memimpin DPR. Di antaranya Agus Gumiwang Kartasasmita, Azis Syamsudin. Zainudin Amali, Bambang Soesetyo, dan kader lainnya.

Menurutnya, di Partai Golkar banyak kader di dalam dan di luar DPR yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan kredibilitas sebagai Ketua DPR. Dia berjanji jika sudah ada keputusan, maka dia akan segera mengumumkannya kepada publik.

PERJALANAN SETNOV PIMPIN DPR

Setya Novanto merupakan “pelanggan” tetap anggota dewan perwakilan rakyat (DPR). Dia sudah enam kali atau 18 tahun duduk sebagai anggota DPR tanpa putus sejak pemilu tahun 1999 dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur Dua, meliputi Pulau Timor, Rote, Sabu, dan Sumba.

Sejumlah jabatan di parlemen sudah pernah diraihnya, terakhir dia menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR periode 2009-2014. Kemudian, walaupun kalah dalam pemilu presiden, Partai Golkar dipimpin Aburizal Bakrie menggalang kekuatan Koalisi Merah Putih yang cukup dominan di parlemen, sehingga berhasil menguasai pimpinan DPR.

Sebagai pemilik suara dan kursi terbanyak di dalam koalisi Merah Putih, Partai Golkar saat itu menempatkan kadernya, Setya Novanto yang saat itu menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Golkar sebagai Ketua DPR.

Tapi perjalanannya memimpin DPR tidak berlangsung mulus, hanya berselang dua tahun, dia tersandung kasus “Papa Minta Saham”’. Yaitu, sebuah rekaman percakapan dirinya dan seorang pengusaha meminta saham kepada Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsudin, agar izin perusahaan Amerika Serikat tersebut diperpanjang di Indonesia.

Dalam rekaman tersebut bahkan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dicatut. Begitu juga dengan nama Menko Kelautan dan Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Alhasil, setelah mengalami desakan dan penyelidikan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Setya Novanto akhirnya memilih mengundurkan diri sebagai Ketua DPR RI dan kembali sebagai anggota DPR biasa pada 16 Desember 2015.

Kemudian, DPP Partai Golkar menukar tempat dirinya dengan Ade Komarudin yang saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi DPR. Ade Komarudin diberi mandat sebagai Ketua DPR, sedangkan Setnov dikembalikan sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar.

Mei 2016 Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional, saat itu terdapat dua calon kuat yaitu Setya Novanto dan Ade Komarudin, calon lainnya Airlangga Hartanto. Di penghujung Munas, Setya Novanto berhasil mengalahkan Ade Komarudin sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Hitungan bulan setelah memimpin DPP Partai Golkar, November 2016 Setya Novanto kembali menduduki kursi Ketua DPR RI yang ditempati Ade Komarudin. Setya Novanto berdalilkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengandaskan hukum kasus Setya Novanto dalam “Papa Minta Saham”, pasalnya tindakan perekaman adalah tindakan yang ilegal. Kembalinya, Setnov pun diberi lampu hijau oleh Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Akan tetapi, dia mensyaratkan agar Ade Komarudin diberikan “jabatan yang layak” selepas memimpin Ketua DPR, yaitu jabatan penting di partai dan jabatan kenegaraan. Namun, hingga saat ini tidak terdengar janji jabatan yang layak tersebut diterima Ade Komarudin.

Terhitung setahun memimpin DPR, Setnov kembali ‘bermasalah’. Namanya seringkali disebut-sebut di dalam persidangan kasus proyek pengadaan e-KTP yang diduga merugikan negara Rp2 triliun. Setnov disebut-sebut sebagai orang yang mengatur proyek hingga bagi-bagi uang di kalangan DPR.

Sempat lolos saat ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP dengan mengajukan praperadilan dan sakit. Kemudian, KPK kembali menetapkan dirinya sebagai tersangka untuk kedua kalinya. Walau sedikit menemukan hambatan dalam pemeriksaan, dan penjemputan paksa. Tapi, akhirnya Setnov dibawa paksa ke tahanan KPK dari RSCM. Setnov klaim mengalami tabrakan tunggal sehingga harus menjalani perawatan.

Kini, DPP Partai Golkar sepakat jabatan Setya Novanto sebagai Ketua DPR ditarik mandatnya dan akan diisi nama kader lain dari Partai Golkar. Siapa namanya? Biarlah rapat pleno DPP Partai Golkar yang memutuskan dan mengumumkannya kepada publik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here