Ini Isi Lengkap UU Ormas 2017, 8 Pasal Direvisi

Perhitungan suara voting ruu ormas.
Perhitungan suara voting ruu ormas.

JAKARTA- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2017 resmi disahkan sebagai undang-undang ormas oleh dewan perwakilan rakyat. Sebanyak 8 buah pasal yang direvisi dari Undang-Undang Ormas No 17 tahun 2013.

Sebanyak 8 pasal yang direvisi setelah Pansus RUU Ormas melakukan dialog dengan sejumlah pimpinan organisasi masyarakat, baik yang mendukung ataupun yang menentang.

Abdul Malik Haramain, anggota DPR dari PKB yang juga Ketua pansus RUU Ormas menyampaikan perihal 8 pasal yang mengalami perubahan. Berikut perubahan di ke-8 pasal tersebut.

  1. Pasal 7 yang awalnya mengatur tentang bidang kegiatan organisasi akhirnya dihapuskan.

Dalam penjelasan Malik, bahwa bidang kegiatan organisasi akan diserahkan sesuai AD/ART ormas. Sehingga ormas bebas menjalankan bidang apa pun sesuai dengan AD/ART masing-masing ormas.

  1. Bab IX Pasal 35. Dalam pasal tersebut, awalnya mengatur mengenai kepentingan organisasi akhirnya dihapuskan dan diserahkan kepada tiap anggota yang berhak dan diatur kembali dalam AD/ART ormas masing-masing.
  2. Pasal 47 ayat (2) dan (3) terdapat penambahan syarat bagi ormas yang didirikan Warga Negara Asing (WNA) dan badan hukum asing, yaitu salah satu jabatan ketua, sekretaris, atau bendahara harus dijabat oleh Warga Negara Indonesia.

Malik menjelaskan, dengan adanya syarat ini, maka diharapkan ormas bisa lebih produktif dan tidak menjadi kontraproduktif.

  1. Pasal 52 huruf D mencantumkan penjelasan tentang kegiatan politik.

Penjelasan pasal ini, yang dimaksud dengan kegiatan politik dijabarkan menjadi kegiatan yang mengganggu stabilitas politik dalam negeri, penggalangan dana, dan propaganda politik. Dengan adanya penjelasan ini, Malik menyatakan bahwa hal yang dilarang adalah praktik politik praktis dan intervensi politik terhadap parpol.

  1. Pasal 59 ayat 1 huruf A, pada awalnya terdapat kerancuan di dalamnya, kemudian Pansus merumuskan dan menyempurnakan sehingga rumusan pasal tersebut menjadi larangan untuk menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara RI menjadi bendera atau lambang ormas.

Peraturan ini terkait dengan larangan dalam Pasal 57 Ayat C Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan.

  1. Pasal 59 Ayat 5, ketentuan yang dihilangkan diatur dalam Pasal 60 Ayat 2 huruf D, sehingga rumusannya menjadi “melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal ini muncul agar pemerintah dan aparat hukum bisa mengantisipasi ormas yang melakukan kegiatan di luar wewenangnya seperti aksi sweeping.

  1. Pasal 65 Ayat 3, terkait sanksi penghentian sementara yang awalnya pemerintah daerah harus meminta persetujuan dari Forkominda, akhirnya karena Forkominda tidak ada di tingkat kabupaten, maka diganti dengan pertimbangan Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan, dan Kepala Kepolisian setempat.

Malik menjelaskan bahwa sanksi penghentian sementara bagi ormas ini hanya mencakup sanksi bagi kegiatan publik yang dilakukan ormas tersebut. Sementara itu, kegiatan internal ormas seperti melakukan kegiatan rapat-rapat internal tetap bisa dilakukan. Penghentian sementara dilakukan maksimal selama enam bulan.

  1. Pasal 83 huruf B tentang ketentuan peralihan.

Dalam pasal di atas, dicantumkan keistimewaan bagi organisasi masyarakat yang sudah berdiri sejak zaman kemerdekaan. Organisasi masyarakat tersebut tidak perlu lagi melakukan pendaftaran karena dianggap sebagai aset bangsa.

Sebagai catatan, proses pengesahannya pasal ini terdapat penolakan dari  tiga fraksi lainnya yakni Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), akan tetapi enam partai lainnya mendukung pengesahannya.

Undang-undang ormas ini diputuskan dalam rapat paripurna DPR dengan cara menakisme voting, karena tidak tercapainya musyawarah mufakat. Sebanyak 445 anggota DPR yang hadir mengambil keputusan, 314 anggota DPR mendukung, dan 131 anggota DPR menolak. Rinciannya, pendukung berasal dari 108 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 71 Fraksi Golkar, 32 PKB, 23 PPP, 23 Nasdem, 15 Hanura, dan 42 Demokrat. Sedangkan yang menolak, 63 fraksi Gerindra, 41 anggota PAN, dan 27 anggota PKS.

Berikut isi lengkap Undang-Undang Ormas Tahun 2017:

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here