Biaya Umrah Rp20 Juta Resmi Ditetapkan Kemenag

0
159
Suasana di masjidil haram (foto: Ist)

ORANYENEWS- Kementerian Agama secara resmi menetapkan besaran biaya perjalanan umrah sebesar Rp20 juta. Biaya ini dijadikan referensi untuk Biaya Penyelanggaraan Ibadah Umrah (BPIU).

Penetapan biaya umrah ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No 221 tahun 2018 tentang BPIU Referensi.

Direktur Umrah dan Haji Kemenag, Khusus Arfi Hatim mengatakan bahwa KMA BPIU Referensi sudah terbit pada 13 April 2018. “Kini sudah ada BPIU Referensi sebesar Rp 20 juta,” kata Arfi Hatim dikutip dari laman resmi Setkab di Jakarta, Selasa 17 April 2018.

Jamaah haji (foto: Ist)

Menurut Arfi, BPIU Referensi akan menjadi pedoman Kementerian Agama untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Pengawasan yang dilakukan utamanya terkait layanan yang diberikan kepada jemaah umrah yang harus memenuhi standar pelayanan minimal.

“BPIU Referensi menjadi pedoman pengawasan, klarifikasi, sekaligus investigasi terkait harga paket umrah yang ditawarkan PPIU,” ujarnya.

Arfi menegaskan BPIU Referensi dapat dijadikan acuan untuk menetapkan harga paket sesuai standar pelayanan minimal. Sebab, PPIU dalam menetapkan biaya umrah memang harus sesuai standar pelayanan minimal.

Selain untuk penyelenggara, BPIU Referensi bisa berguna sebagai acuan dalam menimbang harga paket yang ditawarkan PPIU atau travel umrah.

Arfi menjelaskan, referensi biaya umrah ini dihitung berdasarkan standar pelayanan minimal jemaah umrah di Tanah Air, dalam perjalanan, selama di Arab Saudi. Untuk transportasi, dihitung dari Bandara Soekarno-Hatta ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Bandara Soekarno-Hatta.

“BPIU Referensi bukan biaya minimal. Jika ada PPIU yang menetapkan BPIU di bawah besaran BPIU Referensi, maka dia wajib melaporkan secara tertulis kepada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah,” jelasnya.

Selanjutnya BPIU Referensi ini, kata Arfi, juga akan diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Sipatuh) yang sedang dikembangkan Kemenag.

Dalam kesempatan itu, dia juga meminta kepada seluruh Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kab/Kota untuk mengawasi dengan ketat perihal harga dan paket yang ditawarkan PPIU dengan berlandaskan KMA ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here