Di Isukan Ada Praktek Korupsi, Manajemen Asabri Angkat Bicara

Di Isukan Ada Praktek Korupsi, Manajemen Asabri Angkat Bicara
Foto : CNBC Indonesia/Tri Susilo

Oranyenews.com, Jakarta – Pihak manajemen PT Asabri (Persero) akhirnya angkat bicara mengenai informasi adanya dugaan korupsi senilai Rp 10 triliun, yang sebelumnya juga ramai menjadi perbincangan khalayak ramai.

Bahkan isu tersebut juga memperoleh sorotan dari Kementerian BUMN dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).

Dalam keterangan pers yang dikutip dari CNBC Indonesia, manajemen Asabri menyebut bahwa pemberitaan di media massa tidak sesuai dengan keadaan perseroan.

Pada pemaparannya tersebut, Asabri mengklaim jika kegiatan operasional khususnya pada proses penerimaan premi, proses pelayanan, serta proses pembayaran berjalan dengan baik dan normal.

Bahkan dari kondisi pasar modal di Indonesia, terdapat penurunan nilai investasi Asabri yang mempunyai sifat sementara.

“Namun demikian, Manajemen ASABRI memiliki mitigasi untuk me-recovery penurunan tersebut,” tulis manajemen, Senin (13/1/2020).

“Manajemen ASABRI terus berupaya dan bekerja keras semaksimal mungkin dalam rangka memberikan kinerja terbaik kepada seluruh peserta ASABRI dan stakeholders [pemangku kepentingan],” tandas manajemen.

Sedangkan untuk sebelumnya, isu korupsi di tubuh Asabri mencuat pasca Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD berbicara mengenai dugaan kasus korupsi di Asabri senilai Rp 10 triliun.

“Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya. Di atas Rp 10 triliun itu,” jelas Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).

Pasca disebut ada sebuah potensi tindakan korupsi di tubuh Asabri, Menteri BUMN, Erick Thohir pun langsung bergerak cepat.

Erick bahkan memanggil Direktur Keuangan dan Investasi Asabri, Rony Hanityo Pariyanto, Jumat (10/1/2020).

Pemanggilan dilakukan, tidak lain ialah untuk dimintai penjelasan mengenai kondisi asuransi pelat merah tersebut.

Sedangkan apda kesempatan terpisah, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo menyebut, kerugian hingga Rp 10 triliun tersebut masih didalami dengan menunggu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Akan tetapi, pemerintah mengungkap jika salah satu faktor kerugian perusahaan BUMN tersebut dipicu oleh investasi saham.

“Nilainya sedang kita kaji, kita lihat karena kan nilainya bergerak terus. Tapi memang ada benturan nilai di investasi sahamnya. Kita lagi teliti, kita lagi investigasi dengan BPK [Badan Pemeriksa Keuangan] jadi belum, dari mulai kapannya, tapi udah cukup lama kayaknya [merugi investasi],” terang Kartika di Jakarta.

“Ya itu [kerugian dari saham] nama-nama yang beredar itu nama sahamnya, udah pada tahu juga kan,” tegasnya.

“Kita sudah lihat memang ya seperti yang disampaikan itu memang ada kerugian dari portofolio investasi sahamnya,” imbuhnya.

Bagikan Yuk..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here