Kemenkum HAM Gunakan BNI Corporate Card untuk Alat Bayar Biaya Dinas

0
57
Direktur Manajemen Risiko BNI Bob Tyasika Ananta (Kanan) menyerahkan mock-up BNI Visa Corporate Card kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Bambang Rantam Sariwanto (Kiri) pada Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama BNI Visa Corporate Card di Jakarta, Jumat (23 Maret 2018). Turut menyaksikan penyerahan tersebut Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Hukum dan HAM RI Tarsono. Kerja sama tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan BNI terhadap upaya - upaya Pemerintah dalam menekan penggunaan uang tunai. BNI Visa Corporate Card nantinya akan menjadi alat pembayaran untuk transaksi yang berhubungan dengan kedinasan Pemerintah di lingkungan Setjen Kementerian Hukum dan HAM RI. (foto: BNI)

ORANYENEWS- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI  menyediakan Layanan Perbankan untuk Pengelolaan Keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Setjen KemKum HAM) RI. Layanan tersebut diantaranya adalah pemanfaatan BNI Corporate Card yang akan digunakan sebagai alat bayar untuk keperluan kedinasan Pemerintah. Langkah ini menjadi salah satu bentuk dukungan BNI terhadap upaya – upaya Pemerintah dalam menekan penggunaan uang tunai.

Dimulainya Pengelolaan Layanan  Perbankan ini ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Jasa Perbankan serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) BNI Corporate Card dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI  di Jakarta, Jumat  (23 Maret  2018).  Penandatanganan ini sekaligus menjadi tindak lanjut dari Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-494/PB/2017 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan.

Penandatangan MoU tersebut dilaksanakan oleh Sekjen  Kementerian Hukum dan HAM RI Bambang Rantam Sariwanto dengan Direktur Manajemen Risiko BNI Bob Tyasika Ananta. Acara tersebut dilanjutkan dengan Penandatanganan PKS BNI Corporate Card oleh General Manager Divisi Bisnis Kartu BNI Okky Rushartomo Budiprabowo dengan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Hukum dan HAM RI Tarsono.

Corporate Secretary BNI Kiryanto mengungkapkan, BNI Corporate Card nantinya akan menjadi alat pembayaran untuk transaksi yang berhubungan dengan kedinasan Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI. Kedinasan dimaksud antara lain mencakup pembelian tiket perjalanan dinas, akomodasi, transportasi, hingga biaya jamuan. Sejalan dengan program Pemerintah dalam menggalakkan transaksi non tunai di segenap lapisan masyarakat Indonesia, penggunaan BNI Corporate Card diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan transparansi sehingga mampu menekan anggaran yang dikeluarkan setiap tahunnya.

BNI berkomitmen untuk menyediakan layanan yang unggul dan produk yang inovatif dalam rangka memenuhi kebutuhan transaksi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, yang meliputi Pembayaran gaji dan Tunjangan Kinerja. Penggunaan Fasilitas Integrated Cash Management dalam hal penyimpanan dan pengelolaan dana seperti BNI Direct, BNI e-Collection, BNI e-Tax, Pemberian fasilitas produk konsumer, pengelolaan dana pensiun, serta layanan produk dan jasa  lainnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here