Pil Pahit Jurnalis Femina Group yang Gajinya Terus Dicicil

0
38
Svida Alisjahbana, CEO Femina Group (foto: Jakartafashionweek.id)

ORANYENEWS- FKK-FG dan LBH Pers menilai Femina Group belum memberikan respon positif terhadap aspirasi sebagian besar karyawan yang tergabung di dalam FKK-FG. Hal itu terlihat dari tiga kali proses mediasi di bipartit di Sudinaker Jakarta Selatan, Senin 22 Januari 2018 kemarin.

Dari semua tuntutan karyawan yaitu pembayaran kekurangan upah di tahun 2016 dan 2017, pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan tranparansi pengelolaan dana pensiun, yang berhasil disepakati hanya pembayaran kekurangan upah di tahun 2016, pelunasan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan informasi pengelolaan dana pensiun. Demikian rilis yang diterima Oranyenews, Rabu 24 Januari 2018.

Untuk pembayaran kekurangan upah di tahun 2017 yang jumlahnya sekitar 300% gaji, pihak managemen mengaku akan membayarnya pada tahun 2018, namun mereka menolak memberikan waktu yang pasti kapan  pembayaran tersebut dilakukan. Saat dikonfirmasi kepada pihak menejemen, terkait sampai kapan pembayaran gaji terus diutang, pihak menejemen juga tidak bisa memastikan sampai kapan kondisi ini akan bisa diselesaikan.

Nawasi Bahrudin, perwakilan FKK-FG mengungkapkan perselisihan ketenagakerjaan ini terjadi karena sejak awal tahun 2016, para jurnalis mendapatkan gaji yang dicicil 50% (setiap tanggal 25) dan 50% (setiap tanggal 15) setiap bulannya.

Namun, di sekitar bulan Juni/Juli 2016, karyawan hanya mendapatkan gaji 50% saja, dan pembayaran cicilan sisanya  baru dilakukan pertengahan tahun 2017 sebesar 25%, dan kemudian 12,5 %. (Masih tersisa 12.5% hingga saat ini). Menghadapi Idul Fitri tahun 2017, perusahaan hanya membayarkan 70% Tunjangan Hari Raya.

Sejak saat itu, skema pembayaran gaji pada karyawan bisa hanya 10%+10%+20% atau 40% saja, 40%+30% atau 70%, atau skema persentase lain, namun tak pernah mencapai 100% lagi. Sampai pada gaji terkahir di bulan Desember 2017, pihak menejemen tetap menggunakan skema cicilan seperti yang di atas.

Tentu hal ini berdampak besar pada isu domestik karyawan seperti pemenuhan kebutuhan harian, biaya sekolah anak, cicilan, dan sebagainya. Bahkan hanya karena ingin berangkat kerja, salah satu jurnalis ada yang meminjam atau menjual barang-barang di rumah demi mendapatkan ongkos untuk ke kantor.

Setelah proses Tripartit ini berakhir, selanjutnya kami tinggal menunggu anjuran Disnaker dan kemudian melanjutkan untuk meminta keadilan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here