Gugatan HTI Tidak Sah Secara Hukum

0
30
Hizbut Tahrir Indonesia

ORANYENEWS- Gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap Kementerian Hukum dan HAM ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dinilai tidak sah secara hukum. Pasalnya, HTI tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan.

Penilaian tersebut disampaikan Koordinator Kuasa Hukum Tergugat (Kemenkumham), Hafzan Taher, dalam persidangan di PTUN, Kamis 30 November 2017)

“Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan sekarang ini. Karena Penggugat bukan lagi suatu badan hukum dan oleh karena itu bukan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum termasuk dalam mengajukan gugatan ini,” kata Hafzan.

Hafzan melanjutkn, hal itu didasarkan dengan beberapa ketentuan. Pertama, Asas Praduga Rechtmatig, yang menyatakan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 67 UU PTUN dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN dan Penjelasan Pasal 53 ayat (1), yang intinya menyebutkan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Putusan TUN dapat mengajukan gugatan ke PTUN.

Penggugat, menurutnya, yang telah secara jelas di dalam gugatannya menyatakan bahwa  HTI sebagai prinsipal penggugat yang nyata-nyata telah dicabut oleh pejabat yang berwenang melalui obyek sengketa dan telah dibubarkan oleh ketentuan Pasal 80 A Perpu Ormas, maka Penggugat tidak lagi memenuhi unsur-unsur sebagai subyek hukum..

Kedua, Penggugat sendiri di dalam gugatannya telah secara nyata mengakui bahwa organisasi Penggugat “telah kehilangan status badan hukumnya.”

Hal ini, menurutnya, jelas telah menjadi bukti yang sempurna dan tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat sendiri telah mengakui bahwa Penggugat tidak lagi memiliki status badan hukum pasca diterbitkannya obyek sengketa.

“Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1) UU PTUN yang menyatakan bahwa alat bukti ialah keterangan para pihak dan Pasal 105 UU PTUN yang menyatakan bahwa pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim.”

Kuasa hukum lainnya, Teguh Samudra menambahkan, selain pengakuan yang tertera di dalam gugatan Penggugat, terdapat pula pengakuan Penggugat di dalam forum pengadilan lain yakni di persidangan Mahkamah Konstitusi saat Penggugat mengajukan judicial review Perppu Ormas.

Di dalam persidangan tersebut juga menyatakan hal yang sama, bahwa Penggugat telah kehilangan status badan hukumnya akibat dicabutnya status badan hukum Penggugat dan sekaligus dinyatakan bubar oleh Menkumham. Bahkan Penggugat telah melakukan satu perbuatan hukum yang nyata-nyata menunjukkkan bahwa Penggugat sadar akan ketiadaan status badan hukumnya setelah terbitnya obyek sengketa, yakni dengan mengubah pemohon di Mahkamah Konstitusi dari Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia menjadi pemohon perorangan warga negara Indonesia yakni Ir, H. Ismail Yusanto, M.M. “Saya kira ini bukti yang sangat sempuna,” ujar Teguh.

Terkait tuduhan penggugat bahwa Pemerintah telah menghalangi dan menzalimi Penggugat karena telah melarang syiar atau dakwah dan menjalankan syariat Islam dalam kehidupan beragama, bahkan dianggap anti Islam, Kuasa Hukum Pemerintah Ridwan Darmawan menjawab tudingan tersebut keliru dan sangat subyektif.

Yang dilarang (pemerintah) dari ormas HTI adalah karena Penggugat menganut dan mengembangkan serta menyebarkan faham khilafah yang jelas-jelas bermaksud untuk mengganti Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945, bukan yang lainya.

“Ini penting kami tegaskan, agar masyarakat Indonesia tidak tergiring opini yang sesat dan menyesatkan. Silakan baca Fatwa MUI Pusat Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Ketiga Tahun 1430H/2019 di Padang Panjang Tanggal 24-16 Januari 2009 tentang Masil Asasiyah Wathaniyah (masalah-masalah strategis kebangsaan). Di sana disebutkan bahwa kesepakatan bangsa Indonesia membentuk NKRI berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 sebagai Konstitusi mengikat seluruh elemen bangsa, dan oleh karenanya umat Islam sebagai bagian terbesar dari bangsa ini harus terus menjaga konsesus nasional tersebut. Jadi jelas ya, MUI sebagai representasi umat Islam memandang penting bahwa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah konsensus seluruh eleven bangsa, tidak terkecuali umat Islam, harus menjaga agar konsesus tersebut tetap hidup dan tidak hilang eksistensinya,” urainya.

Rencananya, sidang gugatan HTI ini akan kembali dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda Replik dari Penggugat.

Persidangan tersebut dihadiri kuasa hukum Tergugat yakni Hafzan Taher, Teguh Samudra, I Wayan Sudirta, L. Ronald Firman, Ahmad Budi Prayoga, Ridwan Darmawan, Adam Muhammad Sultan, Camelia dan Perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

Sedangkan dari sisi Penggugat diwakili Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum dan Ir. Ismail Yusanto sebagai Pemohon Prinsipal.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here