Ini 6 Daerah yang Melarang Ojek Online Beroperasi

0
219
Ojek online.

JAKARTA- Perkembangan teknologi ternyata tidak mudah dan cepat bisa diadaptasi masyarakat. Bahkan, sebagian masyarakat cenderung berpikir untuk memberangus ketimbang mengadaptasi. Di antaranya adalah kemajuan teknologi di bidang transportasi yang biasa dikenal dengan ojek online.

Tak hanya sebagian masyarakat yang tidak siap beradaptasi, pemerintah daerah juga tampaknya belum siap, sehingga ada 6 wilayah di Indonesia yang secara resmi dengan menggunakan regulasi melarang beroperasinya ojek online.

Inilah 6 daerah yang melarang ojek online:

  1. JAWA BARAT LARANG OJEK ONLINE

Jawa Barat dengan ibu kota Bandung biasanya dikenal sebagai masyarakat terbuka dan adaptif teknologi. Tapi, pemerintah provinsinya diwakili Dinas Perhubungan secara resmi melarang beroperasinya ojek online.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan Bersama terkait angkutan/ taksi berbasis Online di Gedung Pakuan Gubernur Jawa Barat, Kota Bantung, pada 6 Oktober 2017. Dalam kesepakatan itu, Pemprov Jawa Barat menyatakan dukungannya terhadap aspirasi WAAT (Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi) agar transportasi online (Grab, Uber, GoCar, dan GoJek) tidak beroperasi sebelum diterbitkannya peraturan baru yang sah mengenai transportasi online.

  1. KOTA PELAJAR, YOGYAKARTA JUGA MELARANG

Tak hanya Jawa Barat, sebelumnya, Pemerintah Provinsi Yogyakarta juga telah melarang transportasi online, beroperasi di kawasan kota pelajar tersebut. Peraturan dikeluarkan karena makin maraknya keberadaan taksi dan ojek online yang berpotensi mematikan kendaran berpelat kuning.

PLT Kepala Dinas Perhubungan DIY Gatot Saptadi mengatakan, kebijakan ini akan diambil setelah mendapat izin dari Kementerian Perhubungan. “Semua kendaraan online seperti Go-jek, Go-car, Grab car, Uber akan dilarang. Karena mereka tak berizin,” ujar Gatot.

Pelarangan transportasi online rencananya juga akan diimbangi dengan meningkatkan jumlah angkutan perkotaan yakni TransJogja. Hal itu dilakukan agar masyarakat leluasa untuk berpergian di dalam kota.

  1. BUPATI BANYUMAS LARANG LEWAT SURAT EDARAN

Bupati Banyumas Ahmad Husein mengeluarkan surat edaran terkait larangan operasional ojek online di wilayahnya. Itu dilakukan untuk mengantisipasi benturan/konflik horizontal di antara ojek online dengan pihak lain yang berkepentingan.

Dalam surat edaran Bupati tersebut disebutkan bahwa dasar larangan ojek online adalah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan surat Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI No AJ.206/1/1/DRJD/2017

  1. BATAM LARANG OJEK ONLINE SEJAK 1 JUNI

Kota Batam sudah terlebih dahulu mengeluarkan larangan atar beroperasinya ojek online. Larangan tersebut berlaku mulai Kamis 1 Juni 2017.

Kepala Dishub Batam, Yusfa Hendri mengatakan bahwa ojek online tidak boleh beroperasi hingga memenuhi persyaratan yang ditentukan.

“Mereka tidak boleh beroperasi sementara waktu, hingga memenuhi persyaratan dan prosedur yang tertuang dalam Permenhub nomor 26 tahun 2017,” kata Yusfa Hendri.

Kata Yusfa saat ini di Batam ada enam aplikasi untuk ojek online yang semula beroperasi dari Wakjek, Gojek, Grab, Tripi, Indotiki, hingga Uber. Semua moda transportasi itu diminta harus memenuhi beberapa prosedur jika ingin beroperasi kembali.

“Angkutan umum harus memiliki badan usaha, mengikuti uji kir, dan memiliki kartu pengawasan,” katanya.

  1. MALANG LARANG OJEK ONLINE BEROPERASI DI 8 ZONA

Kisruh ojek online dan ojek konvensional juga terjadi di Malang. Beberapa pihak dari Pemkot Malang, Paguyuban Angkutan Umu, serta transportasi online pun meminta solusi kepada Kementerian Perhubungan, sebagai perwakilan pemerintah pusat.

Akan tetapi, Kota Malang tetap mengeluarkan aturan untuk menghindari kisruh antara angkot dan transportasi online.Dibuatlah aturan zonasi atau batasan yang harus dipatuhi. Ada 8 titik yang melarang hadirnya transportasi online. Di antaranya hotel, mal, rumah sakit, stasiun, pasar, tempat hiburan dan jalur yang dilalui angkot.

Penetapan zonasi ini adalah hasil kesepakatan yang digelar di Balai Kota Malang beberapa waktu lalu. Polri, TNI, serta Dinas Perhubungan, Organda, dan Wali Kota Malang Moch. Anton. Perwakilan paguyuban angkutan umum dan transportasi online pun hadir untuk menandatangani kesepakatan tersebut.

  1. PEKANBARU MELARANG KARENA BELUM ADA ATURAN

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melakukan razia penertiban terhadap operasional transportasi dalam jaringan (daring/online) atau berbasis aplikasi di wilayah setempat. Pasalnya, mereka dianggap tidak mengantongi izin.

“Gojek dan Taksi Uber di Pekanbaru tidak ada izinnya, sehingga kami minta berhenti beroperasi jika tidak ingin terkena tilang,” tegas Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Arifin Harahap.

Kata Arifin, transportasi online di Pekanbaru sulit untuk diterima, mengingat belum ada aturan yang membolehkan mereka beroperasi.

“Jika mereka mengajukan izin operasional, kami tidak akan menerbitkannya,” ujar Arifin.

Dia pun menyatakan, untuk penertiban transportasi daring itu, pihaknya telah bekerja sama dengan Satuan Lalu Lintas Polresta Pekanbaru untuk menjaring operasional Gojek dan taksi daring.

Dia mengaku sudah duduk bersama dengan Satlantas Polresta Pekanbaru dalam menertibkan Gojek dan taksi online yang berkeliaran di Pekanbaru. Arifin mengaku tidak akan berikan toleransi lagi jika kedapatan akan langsung ditilang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here