Sah! Capres 2019 Harus Didukung 20-25 Persen Suara

0
98
Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo menerima draft UU Pemilu yang telah disahkan DPR.
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JAKARTA- Rapat paripurna DPR yang berlangsung alot akhirnya mengesahkan RUU Pemilu dengan mengambil opsi A dalam menyelesaikan lima masalah krusial, Presidential Treshold, Parlementary Treshold, ambang batas parlemen, metode konversi suara, dan kursi dapil.

Dalam opsi A tersebut, pilihannya adalah Presidential Treshold 20-25 persen, ambang batas parlemen 4 persen, metode konversi suara sainte lague murni, dan kursi dapil 3-10.

Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo menerima draft UU Pemilu yang telah disahkan DPR.

Akan tetapi dalam pengambilan keputusan tersebut diwarnai aksi walk out dari sejumlah fraksi, Partai Amanat Nasional, PKS, Gerindra, dan Partai Demokrat. Sedangkan partai yang mendukung dilakukan voting dan memilih opsi A adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Nasdem.

Dengan komposisi peserta walk out yang berjumlah 216 suara, dan jumlah fraksi yang setuju voting dan memilih opsi A dengan 322 suara, maka DPR kemudian memutuskan memilih opsi A di dalam RUU Pemilu.

Rapat paripurna sudah dimulai sejak pagi pukul 10.00 WIB, setelah pandangan fraksi selesai pada pukul 14.00 WIB, dilakukan skors selama dua jam untuk melakukan salat dan lobi-lobi antar fraksi. Akan tetapi, skorsing molor hingga lima jam, sehingga 7 jam kemudian barulah rapat paripurna kembali dimulai.

Hasil lobi diputuskan dua opsi untuk dilakukan voting, yaitu mengambil suara untuk memutuskan apakah voting opsi A dan B akan dilakukan Kamis 20 Juli 2017 malam, atau ditunda hingga malam Senin 23 Juli malam. Opsi yang kedua itu adalah melakukan voting untuk memilih opsi A atau B untuk RUU Pemilu. Tapi, 6 fraksi memilih untuk dilakukan voting, sehingga 4 fraksi yang menolak voting menyatakan sikapnya untuk walk out dan tidak mau bertanggung jawab atas keputusan yang diambil DPR malam itu. Pasalnya, mereka bersikeras bahwa Presidential Treshold melanggar hukum dan tidak sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi.

Dari rapat paripurna tadi malam, menyisakan kontroversi dari Partai Amanat Nasional (PAN). Partai besutan Amien Rais yang sudah mendeklarasikan diri sebagai partai pendukung pemerintah itu, justru tidak mendukung upaya pemerintah dalam menggolkan RUU di parlemen. Bahkan, Partai Nasdem yang merupakan salah satu partai pendukung, mendesak agar Presiden Jokowi mengeluarkan PAN dari barisan partai pendukung pemerintah.

Desakan disampaikan anggota Fraksi Nasdem Taufiqulhadi, usai DPR mengesahkan RUU Pemilu menjadi undang-undang.

Menurutnya, hasil paripurna DPR telah menunjukkan secara politis bahwa PAN tidak sejalan dengan koalisi. Sebab itu, Nasdem meminta agar ada sikap tegas terhadap PAN. Pasalnya, jika PAN terus dipertahankan akan membuat koalisi menjadi tidak harmonis.

Bahkan, Nasdem juga mendesak agar menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN) juga dikeluarkan dari jajaran kabinet kerja. Menteri yang dimaksud adalah satu-satunya wakil PAN di kabinet, yaitu Asman Abnur, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang menggeser Yuddy Chrisnandi dari Partai Hanura.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Fraksi PAN Yandri Susanto mengaku tidak mau mempermasalahkan mengenai desakan reshuffle menteri dari PAN karena berbeda dalam bersikap dengan koalisi partai pendukung pemerintah.

“Masalah reshuffle itu hak prerogatif presiden, tapi jika penilaiannya berdasarkan kerja, Bang Asman (Menpan RB) pasti aman,” ujarnya.

Yandri mengaku bahwa belakangan ini Partai Amanat Nasional (PAN) memang mengambil sikap tidak sejalan dengan Presiden Jokowi. Yaitu, dalam pilihan Pilkada DKI Jakarta, dan juga soal RUU Pemilu.

“Kita serahkan lagi pada pak Jokowi, jadi kami sifatnya pasif. Tidak ngoyo dan tidak ngotot,” tutupnya.


Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here