Wali Murid Ancam Telanjang, Dewan Pendidikan: Tak Cerminkan Ahlak Warga Tangsel

0
181
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

TANGERANG SELATAN- Ancaman telanjang dari wali murid bernama Ida karena anaknya terancam tak masuk SMPN 12 Tangerang Selatan ikut disikapi Anggota Dewan Pendidikan Tangerang Selatan. Ancaman ibu tersebut tidak mencerminkan ahlak warga Tangerang Selatan.

“Ya tidak pantas, masak (ancam) mau telanjang. Kayak tidak punya ahlak,” kata Anggota Dewan Pendidikan Tangerang Selatan Ahmad Gozali kepada Oranyenews.com, Senin 17 Juli 2017.

Menurutnya, wali murid tidak perlu melakukan ancaman terhadap pihak sekolah. Yang perlu dilakukan adalah berkomunikasi yang baik dengan pihak sekolah. “Jika segala sesuatunya dikomunikasikan, dimusyawarahkan, pasti akan baik hasilnya,” ujar Gozali.

Dia menjelaskan, ada beberapa prasyarat untuk masuk sekolah negeri terkait dengan zonasi sekolah. Di antaranya adalah Tempat Lahir calon siswa, apakah benar lahir di Tangerang Selatan atau tidak. Kemudian, dilihat juga Kartu Keluarga.

“Kadang Dukcapil, mencantumkan NIK-nya tidak benar. Jika itu adalah masalah, datang saja ke Dukcapil untuk minta surat keterangan,” katanya. Selanjutnya, berapa hasil NEM-nya, apakah hasil NEM-nya cukup atau tidak.

Gozali mengatakan kebijakan zonasi membuat warga yang tinggal sekira 500 meter-1 kilometer dari sekolah mendapatkan prioritas dibandingkan pendaftar yang tidak masuk zonasi, walaupun mendapatkan NEM tinggi.

“Lain itu, pendaftar pertama juga akan diprioritaskan,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, ada lagi satu proses yang dinamakan mengisi kekosongan. Jadi, kadang kala ada saja siswa yang sudah terdaftar atau masuk, tapi kemudian mengundurkan diri karena ingin masuk ke sekolah lain. Jadi, masih banyak cara tanpa perlu melakukan ancaman, apalagi kekerasan.

Pria yang sudah 20 tahun lebih berkecimpung di dunia pendidikan ini mengungkapkan, memang kemarin sempat ada masalah dalam sistem pendaftaran via online. Karena itu, adalah program pemerintah pusat, maka harus dilakukan.
“Ya intinya adalah dikomunikasikan,” katanya.

Sebelumnya, Taryono, pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdik Tangsel, mengakui adanya gangguan jaringan server dalam PPDB online dan telah dicarikan solusinya. Antisipasi masalah tersebut, pendaftaran PPDB dilakukan dengan manual parallel dengan perbaikan jaringan server.

“Jaringan server yang sempat bermasalah. Sebab itu, kami lakukan proses (PPDB) secara manual untuk sementara agar mempermudah proses pelayanan,” ujar Taryono Kamis 13 Juli kemarin.

Mengenai sistem zonasi, dia mengakui adanya kendala administrasi yang belum disesuaikan, seperti data siswa dengan nomor induk kependudukan (NIK) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) belum sama.

“Nomor NIK calon siswa tidak sesuai dengan data terbaru di Disdukcapil, jadi harus disesuaikan dulu. Kalau ada yang bilang ini skenario untuk permainan jual beli bangku sekolah, pungli atau apapun, ya silahan dibuktikan dan dilaporkan saja, karena itu ranahnya pidana. Yang jelas PPDB online mengacu pada Permendikbud Nomor 17/2017,” tegasnya.


Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here